PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi I DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas peran Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Sulsel dalam mengantisipasi tantangan keamanan selama bulan Ramadan serta situasi pascapelantikan kepala daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BINDA Sulsel dalam menjaga stabilitas selama perayaan Idulfitri serta dalam menghadapi potensi ancaman terkait peralihan kepemimpinan di tingkat daerah.

“Dari penjelasan Kabinda Sulsel, kesiapan BINDA dalam menghadapi Lebaran serta peralihan dari pejabat lama ke pejabat baru di seluruh wilayah Sulsel telah berjalan dengan baik. Kami mengapresiasi kinerja mereka dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman, tantangan, dan gangguan,” ujar Utut saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan BINDA Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/3/2025).

Lebih lanjut, Utut menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI memberikan sejumlah catatan penting terkait permasalahan keamanan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Salah satu isu yang disoroti adalah keberadaan pengungsi yang telah bertahun-tahun menetap di kota tersebut serta kerawanan bentrokan antarmahasiswa.

“Kami merekomendasikan agar BINDA memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan pengungsi yang sudah lama ada di Kota Makassar. Selain itu, diperlukan pembinaan bagi mahasiswa serta pencegahan terhadap potensi konflik sosial yang bisa terjadi,” ungkap Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Di akhir pertemuan, Utut menegaskan pentingnya peningkatan jumlah personel BINDA di Sulawesi Selatan. Menurutnya, jumlah personel yang ada saat ini masih jauh dari ideal untuk menangani potensi ancaman, termasuk radikalisme yang mulai bermunculan di berbagai daerah.

“Menurut saya, yang perlu ditingkatkan justru jumlah personel. Wilayah Sulsel luas, dengan jumlah penduduk mencapai 10 juta jiwa. Saat ini, personel BINDA hanya 84 orang, yang jika dibagi ke 24 kabupaten/kota, berarti rata-rata kurang dari 4 personel per daerah. Idealnya, satu kabupaten/kota memiliki 7 hingga 10 personel. Terutama di kota-kota besar serta daerah yang relatif tenang tetapi tetap memiliki potensi munculnya radikalisme,” pungkasnya. •mf/aha