10 March 2025
Kesejahteraan Rakyat

Apresiasi Program CKG, Netty Harap Integrasi Layanan Kesehatan Terus Ditingkatkan

  • Maret 6, 2025
  • 0

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam RDP Komisi IX dengan ADINKES, ARSADA, APKESMI, IDI dan IAKMI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto : Farhan/Andri.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam RDP Komisi IX dengan ADINKES, ARSADA, APKESMI, IDI dan IAKMI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto : Farhan/Andri.


PARLEMENTARIA, Jakarta
 – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan apresiasinya terhadap program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap melalui program tersebut, kesadaran deteksi dini kesehatan serta manfaat lainnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Karena kita semua meyakini, jika semua orang memiliki kesadaran yang sama tentang pentingnya deteksi dini, maka kita akan mendapatkan berbagai manfaat dari CKG ini. Antara lain kita bisa melakukan upaya promotif, bisa melakukan pencegahan, bisa mengurangi biaya kesehatan, dan termasuk dalam jangka panjang kita sedang menyiapkan investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” ujarnya dalam RDP Komisi IX dengan ADINKES, ARSADA, APKESMI, IDI dan IAKMI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Politisi Fraksi Partai Keadilan itu menyoroti persoalan bentuk konkret dari integrasi layanan kesehatan di daerah yang sebelumnya disinggung oleh Dr. Widyastuti, perwakilan Adinkes. Ia menekankan bagaimana bentuk konkret tersebut sangat diperlukan dalam membuat regulasi yang nantinya akan disampaikan kepada regulator, yaitu Kemenkes. Hal itu agar terjadi keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah, serta memastikan bahwa standar pelayanan kesehatan dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah.

“Jadi kalau nanti akan kita sampaikan ke kementerian, sebagai regulator, jadi kita bisa tahu, oh ini yang harus kita sampaikan ke kementerian. Misalnya begini, tadi dikatakan bahwa perlu ada sanksi tegas kepada kepala daerah, yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Sanksi tegasnya itu apa sih? Yang paling efektif agar SPM (Standar Pelayanan Minimal) ini bisa terpenuhi,” tekannya.

Lebih lanjut, hal lain yang turut menjadi perhatian dalam program CKG ini adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah bentuk mitigasi kesehatan mental dan jiwa remaja. Ia menekankan hanya segelintir remaja yang mengakses pelayanan terkait masalah kesehatan jiwa, sehingga ia mempertanyakan terkait hal ini yang membuktikan bahwa screening method untuk masalah kesehatan mental dan jiwa belum maksimal.

“Nah yang kita perlu mitigasi ini kesehatan mental dan kesehatan jiwa. Kalau kemudian disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, 34,9 persen anak berusia 10-17 tahun mengalami gangguan jiwa, dan ternyata dari situ hanya 2 persen yang mengakses layanan. Ini perlu saya tanyakan nih, screening method untuk kesehatan jiwa ini seperti apa? Apakah sudah memotret fenomena yang hari ini menjadi momok bagi kita, tekanan sosial, tekanan digital, ukuran atau standar kecantikan, standar kesuksesan, itu pasti akan berdampak pada kesehatan jiwa remaja kita. Nah menurut saya berdasarkan faktor resiko ini, Kita harapkan ini menjadi salah satu program yang sustain begitu,” pungkasnya. •ira,gal/rdn

EMedia DPR RI