PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menegaskan komitmen kuat Fraksi NasDem untuk mendukung penuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama prajurit yang bertugas di garis depan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengungkapkan bahwa revisi UU TNI telah melalui berbagai kajian yang mendalam, baik oleh akademisi, pengamat, aktivis, maupun masyarakat umum.

Dalam pandangannya, Amelia menekankan bahwa revisi UU TNI harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi TNI yang sudah terbangun dengan baik. Ia menyebutkan bahwa revisi ini harus dapat mengakomodasi kebutuhan modernisasi TNI, sambil tetap menjaga independensi dan profesionalisme prajurit.

“Revisi UU ini harus mencerminkan komitmen kami untuk terus mendukung TNI, dan tentu saja tidak boleh mengganggu tingkat kepercayaan publik yang sudah begitu tinggi terhadap institusi ini,” kata Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Para Pakar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Salah satu bagian yang menjadi sorotan adalah Pasal 47 ayat 2 dalam UU TNI yang mengatur soal penempatan prajurit di jabatan sipil. Ia menegaskan pentingnya memperhatikan relevansi pasal tersebut dalam konteks kekinian.

“TNI adalah pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara, dan kita harus memastikan bahwa perubahan yang dilakukan justru memperkuat kemampuan TNI. Jika ada perubahan yang mengatur penempatan prajurit TNI di jabatan sipil, kita perlu memastikan bahwa itu tidak mengurangi fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara,” ungkapnya.

Selain itu, Amelia juga mengungkapkan bahwa Fraksi Partai NasDem mengusulkan penambahan kajian terkait pengamanan objek vital nasional, yang kini menjadi perhatian besar di tengah perkembangan teknologi dan ancaman siber. Salah satu yang disoroti adalah pengamanan terhadap infrastruktur vital seperti Fiber Optik Indonesia (FOI) dan kabel komunikasi bawah laut.

“Kami melihat bahwa ancaman terhadap infrastruktur kritis, terutama dalam dunia siber, semakin meningkat. Oleh karena itu, pengamanan objek vital nasional, seperti kabel komunikasi dan internet bawah laut, harus menjadi prioritas dalam revisi UU TNI,” ujar Amelia.

Sektor ini menjadi sangat penting mengingat peran vitalnya dalam mendukung komunikasi dan transfer data, yang dapat berdampak besar jika terputus atau diserang. Menurut Amelia, penguatan perlindungan terhadap infrastruktur ini harus diimbangi dengan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan pengamanan dari ancaman siber global yang terus berkembang.

Tugas TNI dalam Dunia Siber

Amelia juga menekankan perlunya penguatan kebijakan terkait dengan pengawasan terhadap tugas-tugas TNI di dunia siber. Ia menyebutkan bahwa selain pengamanan fisik, ancaman terhadap negara saat ini semakin banyak yang berbentuk serangan digital yang dapat merusak stabilitas negara.

“Keamanan dunia maya sudah menjadi ancaman yang nyata, dan TNI harus siap menghadapi tantangan tersebut. Kami berharap ada pembahasan lebih lanjut mengenai kewenangan TNI dalam menghadapi ancaman siber ini,” imbuhnya.

Dalam konteks ini, dukungan terhadap TNI tidak hanya terbatas pada persoalan anggaran atau kebijakan struktural semata, tetapi juga mencakup komitmen yang lebih luas terhadap peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan dukungan penuh terhadap TNI dan penekanan pada pentingnya revisi UU TNI yang mencerminkan kepercayaan publik, ia berharap Indonesia dapat semakin siap menghadapi tantangan global dan domestik yang terus berkembang, sambil menjaga kestabilan dan kedamaian nasional.

“Kami di Fraksi NasDem percaya bahwa TNI adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa untuk mendukung mereka,” tandas Politisi Fraksi Partai NasDem itu. •um/aha