9 March 2025
Industri dan Pembangunan

Ajbar Prihatin, Ulah Tengkulak Buat Harga Bapok Naik

  • Maret 4, 2025
  • 0

Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar Abdul Kadir. Foto: Dok/vel.
Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar Abdul Kadir. Foto: Dok/vel.


PARLEMENTARIA, Jakarta
 – Di awal bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Cabai rawit merah melonjak drastis, harga beras naik 2–4 persen, sementara minyak goreng MinyaKita masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah terus memantau distribusi bahan pokok selama Ramadan agar harga tetap terkendali.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar Abdul Kadir, mengaku prihatin dengan ulah para tengkulak dan spekulan yang memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk memainkan harga bahan pangan. Ia menilai permainan harga oleh tengkulak dan spekulan telah merugikan rakyat kecil yang terpaksa membeli bahan pangan dengan harga tidak wajar.

“Korban dari praktik ini adalah rakyat kecil,” ungkap Ajbar dalam keterangannya, Senin (3/3/2025).

Politisi Fraksi PAN itu berharap aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap para tengkulak dan spekulan yang terbukti menimbun bahan pangan selama Ramadan.

“Harus ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera,” tegasnya.

Ajbar juga menekankan pentingnya stabilitas harga bahan pokok agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman dan tenang. Menurutnya, ketersediaan stok yang cukup akan membantu masyarakat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk.

“Ramadan harus menjadi bulan yang penuh berkah bagi semua. Stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan yang cukup harus dijaga,” pungkasnya.

Ia juga mendukung penuh langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan para menteri di bidang pangan untuk memantau dan memastikan tidak terjadi lonjakan harga di awal Ramadan 1446 Hijriah.

“Kita harus mendukung upaya pemerintah dalam menindak tegas para tengkulak dan spekulan yang selama ini seolah dibiarkan memanfaatkan momentum,” ujar Ajbar. •hal/aha

EMedia DPR RI