PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan pentingnya kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2025. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), ia menyoroti prediksi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dari April hingga Juni, dengan puncaknya pada Juli hingga Agustus.

“Saya meminta pemerintah mempercepat finalisasi pembentukan Desk Karhutla melalui Peraturan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Langkah ini harus segera dilakukan agar koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan lebih sistematis dan terpadu,” ujar Saadiah dalam keterangan persnya, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Ia menggarisbawahi bahwa wilayah dengan risiko tinggi mengalami kebakaran hutan pada Juli mencakup Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sementara pada Agustus, ancaman semakin meningkat di Sumatera bagian selatan, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dengan potensi ancaman yang besar, Saadiah menekankan bahwa langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini dan tidak hanya bersifat reaktif saat kebakaran sudah terjadi.

Dalam paparannya, Kementerian Kehutanan menyampaikan beberapa strategi untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Salah satu langkah utama adalah menyiagakan 2.376 personel Manggala Agni di 34 daerah operasi dan 37 posko taktis.

Legislator asal Maluku ini juga mendorong kesiagaan personel serta percepatan revitalisasi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dengan dukungan anggaran dari APBN serta kerja sama dengan berbagai pihak internasional. Menurutnya, pemerintah juga harus mempersiapkan penguatan sistem deteksi dini melalui pengembangan teknologi pemantauan kebakaran berbasis sistem informasi SI PONGI dan meningkatkan manajemen kebakaran berbasis lanskap gambut.

“Dengan pendekatan ini, saya berharap deteksi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat sehingga upaya pencegahan dan pemadaman bisa lebih efektif,” ujar politisi PKS tersebut.

Meskipun berbagai langkah telah dirancang, Saadiah menilai strategi pencegahan ini masih perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis komunitas serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Kementerian Kehutanan, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

“Saya mengusulkan agar Kementerian Kehutanan memperkuat edukasi dan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran, terutama di daerah-daerah dengan tingkat risiko tinggi,” katanya.

Selain itu, Saadiah juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pengalaman dari kebakaran sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak kembali terulang akibat kurangnya koordinasi dan respons yang lambat.

Ia menegaskan bahwa kebakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan masyarakat, terutama di sektor pertanian, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, ia mendorong KLHK untuk segera mempercepat langkah-langkah strategis guna meminimalkan potensi kebakaran hutan dan mencegah dampaknya terhadap ekosistem serta kesejahteraan rakyat.

“Dengan musim kemarau yang semakin dekat, saya berharap pemerintah benar-benar memastikan kesiapan di semua lini, mulai dari personel, peralatan, hingga mekanisme koordinasi antarinstansi terkait. Langkah antisipasi yang detail dan sistematis harus segera direalisasikan agar kebakaran hutan dan lahan pada 2025 dapat dicegah dan ditanggulangi secara optimal,” tutup Saadiah Uluputty. •hal/aha