PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tetap istiqomah dan optimis dalam melaksanakan program ekonomi biru di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyoroti beberapa aspek terkait kinerja KKP dalam menghadapi tantangan tersebut.

“Dengan adanya efisiensi dalam tahun anggaran 2025, Fraksi PKB ingin mendapatkan penjelasan. Jika pada 2024 KKP menghasilkan PNBP sebesar Rp2,4 triliun, berapa target PNBP sektor kelautan dan perikanan untuk tahun 2025? Juga mohon dijelaskan rincian kontribusi masing-masing sumber PNBP yang menjadi target tersebut,” ujar Rina dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dalam kesempatan itu, Rina juga mempertanyakan target investasi di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, kreativitas menjadi kunci bagi kementerian dalam menghadapi efisiensi anggaran. Terlebih, sektor perikanan dan kelautan memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan.

“Apalagi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari sektor kelautan,” lanjut politisi Fraksi PKB ini.

Selain itu, Rina menyoroti fokus kebijakan KKP, terutama terkait dampak usulan baru Thailand mengenai program Enam Negara, Satu Tujuan terhadap sektor kelautan Indonesia.

“Sektor pariwisata di Indonesia, khususnya kelautan, perlu menjadi perhatian. Ini menjadi poin penting, bagaimana kebijakan Bapak Menteri untuk menarik kembali sektor kelautan kita agar lebih kompetitif? Kami juga ingin mendengar bagaimana program kementerian dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ungkapnya.

Diketahui, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengusulkan program Enam Negara, Satu Tujuan untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat perjalanan global. Inisiatif ini bertujuan menyederhanakan akses bagi wisatawan internasional dan merangsang pariwisata di enam negara, yakni Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Vietnam, dan Thailand, dengan rencana mengundang Singapura untuk bergabung. •hal/aha