PARLEMENTARIA, Mandalika – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti dampak sosial ekonomi dari pembangunan kawasan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Ia menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada estetika, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar. Hal itu ia sampaikan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke KEK Mandalika, Rabu (26/2/2025).

“Narasi laporan yang kami terima memang menyenangkan telinga, mulai dari banyaknya event dan MICE tingkat nasional serta internasional. Namun, apakah masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif dari penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di sini? Laporan yang saya baca justru menunjukkan tantangan ekonomi masyarakat semakin sulit. Banyak anak di bawah umur harus bekerja demi kebutuhan makan sehari-hari. Bagaimana peran pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah yang sudah berkepanjangan ini? Isu lingkungan juga demikian, pengelolaan sampah pun belum terselesaikan,” tegas Novita.

Legislator dapil VII Jawa Timur itu juga mengungkapkan, “Jika pembangunan ini benar-benar membawa kesejahteraan, seharusnya anak-anak tetap bisa bersekolah, bukan justru turun ke jalan mencari nafkah. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa konsep pariwisata berkeadilan harus menjadi prioritas.”

Ke depan, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu berharap pemerintah lebih proaktif dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata, termasuk melalui regulasi yang lebih ketat terkait pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal.

“Kami di Komisi VII akan terus mengadvokasi penyelesaian permasalahan ini dalam ruang-ruang rapat DPR ke depan, utamanya dalam mempersiapkan RUU Kepariwisataan. Jangan sampai pembangunan yang megah hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar semakin terpinggirkan,” tutupnya. •aar/aha