PARLEMENTARIA, Bandung – Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Jawa Barat berhasil mencatatkan capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar lebih dari Rp429 miliar, melampaui target yang sebelumnya ditetapkan yakni Rp 172 miliar. Capaian ini menunjukkan angka hampir 250% dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Kanwil Imigrasi Wilayah Jawa Barat atas pencapaian luar biasa tersebut. Hal itu menurutnya dapat menjadi salah satu solusi penting di tengah tantangan keuangan negara yang sedang mengalami pemotongan anggaran.

“Ini adalah pencapaian yang luar biasa, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Kami sangat mengapresiasi kinerja Kanwil Imigrasi Wilayah Jawa Barat yang mampu melebihi target PNBP yang ditetapkan, bahkan hampir mencapai dua setengah kali lipat dari target semula. Pencapaian ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mendukung keuangan negara, dan kami harap ini dapat berlanjut dengan semakin profesional dan berintegritas,” ujar Rapidin Simbolon saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi XIII DPR RI dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi, serta Pemasyarakatan se-Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (20/2/2025).

Menurut Rapidin, PNBP imigrasi secara nasional saat ini mencapai sekitar Rp9 triliun. Ia menambahkan, pencapaian Kanwil Imigrasi Jawa Barat bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia untuk terus meningkatkan kinerja dan hasil yang optimal dalam mendukung pembangunan negara.

Anggota legialatif daerah pemilihan Sumatera Utara II itu juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat, yang menjadi salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar dari pekerja imigran.

“Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang besar, dan banyak dari mereka yang bekerja di luar negeri, kita harus mengakui bahwa masih ada banyak tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan secara tidak adil. Ini menjadi masalah serius yang perlu segera diselesaikan,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Perlakuan yang tidak adil terhadap pekerja Indonesia di luar negeri, serta adanya praktek pemerasan terhadap mereka setelah kembali ke tanah air, turut menjadi sorotan. Hal ini mempengaruhi wibawa dan martabat negara dalam melindungi tenaga kerjanya. Oleh karena itu, Rapidin mendorong peningkatan penyuluhan dan pendidikan mengenai keimigrasian, yang tidak hanya penting bagi pekerja migran, tetapi juga masyarakat luas, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

“Upaya pendidikan dan penyuluhan yang lebih masif sangat penting, agar masyarakat tahu hak-hak mereka sebagai tenaga kerja dan bisa melindungi diri dari potensi eksploitasi. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan sungguh-sungguh,” ujar Rapidin.

Sisi lain, dalam menghadapi masalah TPPO dan TPPM, 8-juga menegaskan bahwa kerja sama dan komitmen bersama antara lembaga imigrasi, pemerintah, serta pihak terkait lainnya harus diperkuat. “Kami berharap semua pihak dapat bekerja dengan tulus, ikhlas, dan penuh integritas untuk melindungi warga negara kita, terutama mereka yang mencari nafkah dengan cara yang baik namun rentan terhadap eksploitasi,” tambahnya.

Komisi XIII DPR RI terus mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, serta memastikan bahwa Indonesia bisa menjaga martabatnya di dunia internasional. Rapidin berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dengan lebih baik, memberikan perlindungan yang maksimal bagi tenaga kerja Indonesia, serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

“Masalah TPPO dan TPPM, menunjukkan betapa pentingnya peran imigrasi dalam mendukung perekonomian negara dan perlindungan warga negara Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.” Pungkasnya. •afr/rdn