PARLEMENTARIA, Lombok Barat – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan pentingnya penyelesaian proyek Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Maka dari itu, ia menyoroti kendala keterlambatan dan memastikan DPR RI akan mengawal proyek ini hingga selesai.

“Pembangunan infrastruktur seperti bendungan ini adalah bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional. Kami di DPR akan terus mengawasi agar proyek ini selesai sesuai target dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Ridwan Bae saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/2/2025).

Perlu diketahui, Proyek Strategis Nasional (PSN) ini telah mengalami perpanjangan target penyelesaian dari Juni 2024 menjadi Desember 2024. Namun, hingga Januari 2025, progresnya baru mencapai 90 persen. Ia mengakui bahwa faktor cuaca dan kondisi tanah menjadi tantangan utama, tetapi menekankan bahwa hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk keterlambatan yang berlarut-larut.

“Kami memahami kendala teknis, tetapi kami juga ingin melihat solusi yang konkret. Jangan sampai proyek ini molor tanpa kepastian, karena dampaknya besar bagi pertanian, air bersih, dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selama kunjungan berlangsung, Komisi V DPR RI juga mengevaluasi kelengkapan sarana dan prasarana dan kesiapan sumber daya manusia. Tidak hanya itu saja, pihaknya menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam memastikan proyek berjalan efisien dan transparan.

Manfaat Besar untuk NTB

Ridwan Bae menegaskan bahwa Bendungan Meninting bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga investasi jangka panjang untuk NTB. Berdasarkan laporan yang ia terima, bendungan ini berpotensi menampung 12,18 juta m³ air yang bisa mengurangi risiko banjir, menyediakan air baku 150 liter per detik, dan mendukung irigasi 1.559 hektare lahan pertanian.

Selain manfaat ekonomi, PSN dinilai memiliki dampak sosial positif, termasuk penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sebab itu, dirinya berharap proyek ini menjadi model pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan bermanfaat luas bagi daerah lain di Indonesia.

Terakhir, Ridwan Bae menekankan Komisi V DPR RI tidak hanya mengawasi, akan tetapi juga akan meminta pertanggungjawaban dari pihak kontraktor dan kementerian terkait jika terjadi kelalaian dalam penyelesaian proyek. Dengan pengawasan ketat dari Komisi V DPR RI, tegasnya, proyek Bendungan Meninting bisa segera rampung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB, sekaligus menjadi contoh pembangunan infrastruktur yang efektif dan akuntabel di Indonesia.

“Kami ingin melihat komitmen dari semua pihak agar proyek ini tidak hanya selesai, tetapi juga berkualitas dan bisa digunakan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.

Agenda tersebut turut dihadiri oleh Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) Adenan Rasyid, Inspektur I Inspektorat Jendral KemenPU Djaya Sukarno, Kepala BBWS Nusa Tenggara I Ditjen Sumber Daya Air KemenPU Eka Nugraha Abadi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat Direktorat Jendral Bina Marga Riskon, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Direktorat Jendral Cipta Karya Yanuar Seto Nugroho. •um/rdn