12 March 2025
Industri dan Pembangunan

Bendungan Meninting Molor, Reni Astuti: Cuaca Bukan Kambing Hitam

  • Februari 24, 2025
  • 0

Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti, saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/2/2025). Foto: Saum/vel.
Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti, saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/2/2025). Foto: Saum/vel.


PARLEMENTARIA, Lombok Barat 
– Keterlambatan pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya rampung pada Desember 2024 lalu, kini malah terancam mundur lebih lama. Pihak pelaksana menyalahkan cuaca sebagai penyebab utama, namun Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti menilai alasan itu tidak cukup kuat.

Ia menegaskan bahwa seharusnya perencanaan proyek sudah mempertimbangkan faktor cuaca. “Kita punya data BMKG yang bisa memprediksi pola cuaca jauh-jauh hari. Jika proyek sebesar ini masih terkendala cuaca, berarti ada masalah dalam perencanaan dan pengawasan,” ungkap Reni saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/2/2025).

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan sekadar urusan teknis, tetapi berdampak langsung pada masyarakat. “Air untuk irigasi terlambat tersedia, potensi energi listrik tertunda, hingga risiko banjir yang masih mengancam warga sekitar. Infrastruktur harusnya solusi, bukan sumber masalah baru,” imbuhnya

Tidak hanya itu saja, ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) untuk lebih ketat dalam menegakkan disiplin proyek. “Kontraktor harus bertanggung jawab penuh. Jangan sampai keterlambatan ini menjadi kebiasaan yang dianggap wajar,” ungkapnya itu.

Menutup pernyataannya, Reni menekankan proyek infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) harus memiliki target ‘zero’ keterlambatan. “Pengawasan harus lebih ketat, dan semua harus direncanakan dengan matang. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan akibat perencanaan yang kurang baik,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu. •um/rdn

EMedia DPR RI