Komisi II: Pemda Babel Perlu Kerja Sama dengan UMKM Sekolah Dukung Program MBG
- Februari 17, 2025
- 0
PARLEMENTARIA, Pangkalpinang – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Pemerintah Daerah Provinsi Babel bekerjasama dengan UMKM di sekolah-sekolah untuk menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jangan sampai, karena program ini geliat UMKM yang selama ini sudah eksis disekolah justru mati karena adanya program tersebut.
“Tolong upayakan pak kepala sekolah, yang sekarang udah ada kantinnya. Kalau bisa kantin itu bagian integrasi dari program ini. Kita negosiasikan lah dengan Badan Gizi Nasional (BGN), tetap mereka yang mengadakan tapi lokusnya bisa per sekolah. Sehingga nanti misalnya disini ada 300 siswa, tetap menggunakan standar BGN tapi petugasnya atau supportnya bisa diambil dari kantin-kantin yang sudah ada disini,” kata Rifqinizamy saat memantau program Makan Bergizi Gratis di SMAN 2 Pangkal Pinang di Provinsi Babel, Kamis (13/2).
Menurut Politisi Fraksi Partai Nasdem ini, di sejumlah daerah sudah banyak keluhan terhadap program MBG ini yang justru mematikan geliat ekonomi dari para UMKM yang sudah eksisting disekolah-sekolah. “Kami mendapatkan masukan di beberapa tempat, kalau (Program MBG) ini dilaksanakan siang hari efeknya anak-anak mengurangi belanjanya ke kantin. Dan itu menurut kami juga akan sangat serius kalau kemudian tidak kita mitigasi dari sekarang,” pungkas Rifqi.
Legislator Dapil Kalsel I ini juga mengapresiasi Pemda Babel yang telah melaksanakan program MBG ini, walaupun dari sisi teknis pelaksanaan masih dalam tahap persiapan yang terus dilakukan exercise oleh pemerintah pusat. Namun, menurutnya, Provinsi Babel berani mengambil inisiasi, setidaknya di sekolah SMAN 2 Pangkal Pinan dan sudah terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bangka Beritung.
“Saya tadi mengingatkan beberapa hal, program ini jangan sampai tidak tepat sasaran dan tidak tepat tujuan. Tujuannya adalah bergizi, karena itu kemudian komposisinya harus benar, untuk mencapai komposisi yang benar, jika memang harga satuannya terlalu kecil atau tidak sesuai, maka kita bisa minta negoisasi ke pemerintah pusat,” terang Rifqi. •jk/rdn