“Melihat potensi lonjakan mobilitas warga selama Ramadan sampai pada libur lebaran dengan segala dinamika yang terjadi selama arus mudik, BPH Migas perlu fokus memastikan agar distribusi BBM subsidi hanya diberikan kepada kendaraan-kendaraan yang berhak sebagaimana yang sudah diatur oleh regulasi,” ujar Meitri dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025) sebagaimana disampaikan dalam RDP Komisi XII DPR dengan BPH Migas, Senin (10/2/2025).

Diiringi, lanjut Meitri, dengan pengawasan yang ketat terhadap penyalurannya. Meitri berharap agar kendaraan-kendaraan yang tidak termasuk dalam kategori yang berhak menerima BBM subsidi terhindar dari risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain yang berhak. Hal ini ditegaskannya menjadi penting untuk mendukung kelancaran, kenyamanan, dan keberkahan warga yang melaksanakan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PKS tersebut menekankan BPH Migas perlu terlibat proaktif dalam menjamin ketersediaan pasokan BBM bekerjasama dengan Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pertamina.. Meitri menegaskan bahwa perlu dipastikan agar sejumlah layanan tambahan oleh Pertamina, khususnya di wilayah dengan tingkat permintaan energi yang tinggi, tersedia dengan memadai.

Terutama, ungkap Meitri, yakni SPBU Siaga, mobil tangki siaga, motoris Pertamina, dan SPBU di sejumlah kantong keramaian perlu dipastikan dapat beroperasi dan memberikan pelayanan secara memadai tanpa kendala apapun. Pun jika ada potensi kendala, BPH Migas harus bisa mendeteksi sejak dini agar tidak menimbulkan masalah yang lebih rumit di kemudian hari, utamanya ketika puncak arus mudik.

Tak hanya itu, Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini juga menyarankan BPH Migas untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU yang tersebar di sejumlah daerah dengan tingkat permintaan yang tinggi jelang dan selama bulan Ramadan.

“Sidak lapangan perlu dilakukan oleh BPH Migas dengan menggandeng otoritas penegak hukum semisal Polri jelang Ramadan dan Idul Fitri untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan penjualan BBM khususnya di kantong-kantong pengisian bahan bakar yang cukup ramai dengan tingkat kerawanan tertentu. Sidak juga dilakukan untuk memastikan stok bahan bakar betul-betul aman,” usulnya. •pun/aha