“Tujuan kita adalah memastikan petani mendapatkan pupuk saat dibutuhkan, dengan harga yang wajar, dan meminimalisir beban subsidi negara,” ujar Habib Idrus saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim BAKN DPR RI, ke Gresik, Jawa Timur, Jumat (7/2/2025)

Politisi Fraksi PKS ini menyoroti potensi efisiensi yang bisa ditawarkan oleh sektor swasta dalam penyediaan pupuk, yang menjadi salah satu poin evaluasi BAKN DPR RI.

BAKN DPR RI menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Tindak lanjut atas temuan audit tahun 2021 menjadi prioritas, untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan subsidi. “Pupuk harus sampai ke tangan petani sebelum musim tanam, bukan setelah panen,” tegas Habib Idrus.

Untuk mencapai efisiensi, BAKN DPR RI akan mempelajari Harga Pokok Terendah (HPT) pupuk di pasar swasta sebagai tolok ukur. Diharapkan, upaya ini dapat membantu petani mendapatkan akses pupuk yang mudah, meningkatkan hasil panen, dan mendorong kesejahteraan. BAKN DPR RI berkomitmen mengawal program subsidi pupuk agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi pertanian Indonesia. •mri/rdn