PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyambut positif penunjukan Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia berharap kepemimpinan baru ini mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi, khususnya minyak dan gas bumi, demi memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“Ditjen Migas mengemban peran strategis dalam mengelola potensi besar sumber daya energi di Indonesia. Mengingat Indonesia masih memiliki kekayaan minyak dan gas bumi yang belum sepenuhnya dieksplorasi, peluang untuk mengembangkan sektor migas kita masih sangat besar,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (20/1/2025).

Menurut Meitri, dari total 128 cekungan migas di Indonesia, sekitar 68 cekungan atau 53 persen belum pernah dieksplorasi. Berdasarkan data Kementerian ESDM, cekungan-cekungan tersebut diperkirakan menyimpan cadangan minyak sebesar 2,41 miliar barel dengan potensi masa produksi mencapai 11 tahun, serta cadangan gas bumi hingga 35,3 triliun cubic feet (TCF) dengan masa produksi sekitar 15 tahun.

Selain menyoroti besarnya potensi sumber daya migas yang belum teroptimalkan, Meitri juga menilai kontribusi sektor migas terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu ditingkatkan. Ia menyebut realisasi PNBP dari sektor migas mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.

“Pada tahun 2022, penerimaan negara dari migas mencapai Rp148,7 triliun, sementara pada 2023 hanya Rp117 triliun. Namun, data terakhir per Mei 2024 menunjukkan penerimaan dari sektor ini baru mencapai Rp36,81 triliun, atau 33,42 persen dari target PNBP tahun 2024 sebesar Rp110,15 triliun,” jelas legislator Dapil Jawa Timur VIII tersebut.

Meitri juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Dirjen Migas, seperti kompleksitas perizinan, kurangnya infrastruktur, serta fluktuasi harga energi global. Ia berharap Dirjen Migas yang baru dapat menghadirkan terobosan nyata melalui program 100 hari kerja.

“Kami menantikan paparan Quick Wins dari Dirjen Migas yang baru. DPR ingin melihat langkah besar apa yang akan dilakukan untuk memaksimalkan potensi migas. Kami siap mendukung dan memberikan masukan konstruktif selama program-program yang dijalankan mematuhi koridor peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Meitri menambahkan, optimalisasi pengelolaan sektor migas adalah wujud keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

“Segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Filosofi ini harus benar-benar diresapi oleh pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, demi menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo di bidang energi,” tegasnya.

Meitri juga menekankan pentingnya eksplorasi sumber migas baru untuk meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi pembangunan daerah, mendukung pendanaan program strategis pemerintah pusat, mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program tanggung jawab sosial.

“Optimalisasi pengelolaan migas adalah salah satu langkah menuju swasembada energi, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi,” pungkasnya. •gal/aha