13 December 2024
Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dukung Kemenperin Tegas Tolak iPhone 16 yang Belum Penuhi TKDN

  • November 13, 2024
  • 0

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024). Foto: Bianca/vel. PARLEMENTARIA, Surabaya –

Komisi VII Dukung Kemenperin Tegas Tolak iPhone 16 yang Belum Penuhi TKDN
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024). Foto: Bianca/vel.

PARLEMENTARIA, Surabaya – Kehadiran iPhone 16 di Indonesia masih belum pasti. Sejak peluncurannya secara global, perangkat terbaru Apple ini belum mendapatkan izin resmi untuk dipasarkan di tanah air.

Salah satu penyebab tidak bisa masuknya iPhone 16 di Indonesia adalah persyaratan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang belum sepenuhnya dipenuhi. Padahal, TKDN merupakan salah satu syarat sebuah produk dapat masuk dan dipasarkan di Indonesia.

Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang sudah dengan tegas menetapkan aturan mengenai TKDN. Menurutnya, hal tersebut merupakan kebijakan yang sudah pasti dan setiap produk yang masuk ke Indonesia harus mematuhinya.

“Kalau saya ya sesuai aturan lah, kalau memang tidak memenuhi aturan ya harus diberi sanksi, harus diberi (sanksi) ya nggak boleh masuk lagi, sampai mereka memenuhi aturan yang sudah ditetapkan,” kata Evita kepada Parlementaria, di sela-sela kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan selama Apple belum memenuhi persyaratan dari Indonesia terkait TKDN, maka Kemenperin harus tegas untuk tidak mengizinkannya. 

“Aturan produk kita aja kalau ke luar negeri banyak sekali, masak barang-barang orang bebas masuk ke negara kita. Sebelum mereka memenuhi persyaratan yang ada, ya saya sepakat dengan apa yang dilakukan Kementerian Perindustrian, kalau tidak memenuhi peraturan ya ngga boleh masuk,” tegasnya. •bia/rdn

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *