11 December 2024
Industri dan Pembangunan

Obet Rumbruren Dorong Kemnaker Buka Lapangan Kerja Seluas-luasnya di Papua

  • November 1, 2024
  • 0

Anggota Komisi IX DPR Obet Rumbruren saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Foto: Azka/vel.

Obet Rumbruren Dorong Kemnaker Buka Lapangan Kerja Seluas-luasnya di Papua
Anggota Komisi IX DPR Obet Rumbruren saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Foto: Azka/vel.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Obet Rumbruren mendorong Pemerintahan Periode 2024-2029 melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bisa melahirkan kebijakan yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Tanah Papua. Baginya, upaya ini krusial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua lewat penyerapan tenaga kerja asli Papua.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Sebab itu, dirinya ingin masyarakat Papua berdaya di tanahnya sendiri.

“Kita semua tahu, tanah Papua memiliki sejarah yang panjang bahwa Papua punya banyak kekayaan alam yang dikandung. Seharusnya, masyarakat Papua berhak bekerja. Kami berharap perusahaan besar yang beroperasi di Papua lebih banyak menyerap tenaga kerja dari Papua,” ungkap Obet dalam agenda tersebut.

Diketahui, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, tingkat pengangguran terbuka di Papua pada Februari 2024 sebanyak 5,81 persen. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja, ada sekitar 5-6 orang yang menganggur. 

Menutup pernyataannya, Obet mengapresiasi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang akan mengusahakan untuk mengupayakan peningkatan kualitas SDM melalui kebijakan ‘triple skilling’. Ia berharap kebijakan ini mendorong setiap tenaga kerja mengasah diri dan semakin cepat beradaptasi serta bersaing di dunia kerja.

“Saya harap semua sepemahaman tentang hal ini. Kebijakan (triple skilling) seperti ini bisa merata dirasakan, termasuk di tanah Papua,” tutup Legislator Daerah Pemilihan Papua Barat itu. •um/aha

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *