PARLEMENTARIA, Nusa Dua – DPR RI sukses menggelar Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) perdana, 1-2 September 2024 ini di Nusa Dua, Denpasar, Bali. Forum tersebut dihadiri delegasi dari 21 parlemen Afrika dan sejumlah perwakilan dari kedutaan negara-negara Afrika di Jakarta serta organisasi-organisasi internasional.   

IAPF dibuka oleh Ketua DPR Dr. (H.C) Puan Maharani yang menjelaskan bahwa IAPF merupakan manifestasi dari spirit KAA 1955 yang masih sangat relevan untuk saat ini. Pasalnya, lanjut Puan, KAA sendiri mengemban misi mewujudkan perdamaian dunia, menentang kolonialisme, imperialisme, dan meneguhkan Unity in Diversity,  di mana nilai-nilai tersebut penting untuk mengatasi tensi geopolitik, perang dan konflik, krisis energi, pangan, serta iklim. 

Pada sisi lain, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (2/9/2024), menyinggung nilai-nilai yang melandasi IAPF pertama ini. ”Kita ke sini untuk menegaskan kembali komitmen kita terhadap keadilan, solidaritas, dan perdamaian,” ujarnya di depan peserta forum di Sesi Khusus yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Majelis Nasional Zimbabwe Jacob Mudenda. 

Lebih jauh, Fadli menekankan urgensi reinterpretasi Gerakan Non-Blok. ”Dukungan kita untuk kenetralan yang ’positif’ harus lebih lantang, maksudnya kita harus melawan rezim global saat ini yang lebih memihak negara-negara besar atau mereka yang didukung oleh mereka dan mengabaikan yang lain,” kritik dia. 

Pada sisi lain, legislator Komisi Luar Negeri itu menyoal penjajahan yang masih bercokol kendati Perang Dingin telah usai. ”Keluhan global yang disebabkan oleh ketidakadilan, perang, persaingan negara-negara besar, dan kesenjangan ekonomi dan sosial terus berlanjut, sehingga menghambat langkah untuk membangun dunia yang adil, damai, dan inklusif bagi semua,” beber dia saat menjelaskan faktor pemicu masih eksisnya penjajahan dewasa ini.  

Anggota Komite Eksekutif Inter-Parliamentary Union (IPU) yang mewakili Asia Pasifik dan Wakil Ketua Liga Parlemen untuk Al Quds dan Palestina itu juga menyerukan untuk terus mengadvokasi perdamaian global dan keadilan bagi Palestina. ”Saya berharap forum ini dapat menjadi sarana untuk membangun kerja sama parlemen yang lebih kuat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, menyuarakan harapan kemerdekaan mereka dan mewujudkannya sebagai bagian dari komitmen kita terhadap kemanusiaan dan solidaritas serta melawan ketidakadilan,” imbuh dia. 

Selain Sesi Khusus, IAPF juga menghelat tiga sesi lainnya yang membahas tentang kerja Sama Selatan-Selatan, sektor kesehatan dan ketahanan Pangan, dan potensi perdagangan dan investasi. Ketiga forum tersebut menghadirkan sejumlah pakar dan para pemangku kepentingan terkait sektor pembangunan, SDM, pertanian, pangan, kesehatan, dan energi baru dan terbarukan.   

Terkait dokumen yang dihasilkan dari IAPF itu, Fadli menyebutkan bahwa IAPF berhasil mengadopsi the Chair’s Summary of the Indonesia-Africa Parliamentary Forum atau Kesimpulan Keketuaan Indonesia.

Sejumlah hal strategis dituangkan ke dalam dokumen tersebut antara lain: (1) urgensi Semangat Bandung sebagai landasan solidaritas dan kerjasama Selatan-Selatan; (2) penegasan peran parlemen sebagai representasi rakyat dan mendorong diplomasi parlemen untuk pertukaran budaya dan dialog antarperadaban; (3) urgensi inisiatif percepatan pencapaian dan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk dukungan Agenda Afrika 2063 dan Indonesia Emas 2045; (4) sorotan terhadap sejumlah tantangan global dampak dari perang, konflik, pandemi, dan perubahan iklim, terutama terkait gangguan rantai pasokan pangan global dan ancaman terhadap ketahanan pangan; (5)  urgensi penguatan sistem perawatan kesehatan, mitigasi dini risiko epidemi dan wabah pandemi di masa mendatang; (6) komitmen terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan kemajuan pembangunan; (7) urgensi perluasan kemitraan di antara negara-negara Global Selatan melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, ekspor barang konsumsi, dan kemitraan publik-swasta dalam proyek pembangunan; (8) penegasan urgensi sumber daya energi baru dan terbarukan bagi pembangunan dan akses yang sama kepada teknologi energi bersih.

Hasil IAPF ini, sambung Fadli, akan disampaikan kepada pemerintah masing-masing di Indonesia dan kawasan Afrika sebagai rekomendasi kebijakan.

Selain itu, DPR juga berkomitmen membantu penguatan parlemen negara-negara Afrika. ”DPR berkomitmen untuk memperkuat kerja sama parlemen dengan parlemen negara-negara Afrika di bidang pengembangan kapasitas, perancangan undang-undang, inovasi teknologi di parlemen, pertukaran informasi, dan publikasi media,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. •aha