9 December 2024
Industri dan Pembangunan

Komisi IV DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP KKP TA 2023

  • September 3, 2024
  • 0

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto: Arief/vel. PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan

Komisi IV DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP KKP TA 2023
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto: Arief/vel.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023. Perolehan capaian WTP KKP ini menunjukkan komitmen KKP terhadap masyarakat.

“Komisi IV mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menunjukkan komitmen terhadap masyarakat melalui bantuan pemerintah serta menerima saran dan masukan Komisi IV selama ini sehingga tahun 2021, 2022, 2023, Kementerian Perikanan mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Ini prestasi yang sangat bagus, saya berharap tetap dipertahankan. Semoga di tahun 2024 dipertahankan dan tingkatkan penyerapan anggaran,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Adapun penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan, di antaranya yakni, Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa PNBP KKP sebesar Rp1.699.152.504.614 atau mencapai 41,56 persen dari estimasi/target pendapatan sebesar Rp4.088.397.466.000 serta Realisasi Belanja Negara Bersih sebesar Rp6.335.595.925.317 atau mencapai 98,15 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.455.280.145.000.

Selain itu, dalam Rapat Kerja tersebut Komisi IV DPR RI juga mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebesar Rp6.164.105.500.000 serta meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menambah kegiatan bantuan Pemerintah di daerah masing-masing apabila usulan tersebut direalisasikan. •gal/rdn

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *