PARLEMENTARIA, Nusa Dua – Sesi ketiga Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) menyoroti peran vital parlemen dalam mendorong ekonomi inklusif. Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, menyatakan, parlemen harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Diskusi tersebut menggarisbawahi bahwa pembuatan kebijakan yang inklusif adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata. “Legislatif memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesempatan yang setara bagi semua individu dalam ekonomi,” menurut Rudana saat menjadi moderator sesi ketiga di forum ini, Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/20924).

Selain itu, panelis juga mencatat perlunya reformasi kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. “Dengan merancang kebijakan yang mendukung akses yang adil ke sumber daya dan peluang ekonomi, parlemen dapat memperkuat dasar bagi pertumbuhan yang inklusif,” tambah Rudana.

Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan inklusif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ini menggarisbawahi pentingnya peran parlemen dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi menguntungkan semua pihak dan mengurangi ketidaksetaraan.

Diskusi tersebut mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi mendukung inklusi sosial dan ekonomi secara luas. “Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bermanfaat untuk sebagian kecil populasi, tetapi untuk seluruh masyarakat,” tegas Rudana.

Pentingnya peran parlemen dalam menciptakan kebijakan yang mendukung ekonomi inklusif menjadi sorotan utama dari sesi ini. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara merata. •aha