PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Pada agenda keempat dalam rapat tersebut adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap dua Rancangan Undang-Undang (RUU) penting, yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan ini diajukan oleh Pimpinan Komisi III DPR RI berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2024. Dalam rapat tersebut, Pimpinan Komisi III menyampaikan permintaan perpanjangan waktu pembahasan RUU, mengingat masa persidangan ini merupakan masa persidangan terakhir dalam periode keanggotaan DPR RI 2019-2024.

Mengacu pada ketentuan Pasal 110 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, disebutkan bahwa anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan RUU yang telah masuk dalam pembicaraan tingkat I dan memiliki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan RUU operan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan. Oleh karena itu, Komisi III diminta untuk segera mengajukan usulan RUU operan kepada Badan Legislasi DPR RI.

“Maka berdasar pada ketentuan Pasal 110 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang yang menyatakan, Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang telah masuk pembicaraan tingkat I, dan memiliki daftar inventarisasi masalah (DIM) pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam prolegnas prioritas tahunan. Maka kami minta kepada Komisi III untuk mengajukan usulan RUU operan kepada Badan Legislasi DPR RI,” papar Gobel. 

RUU tentang Hukum Acara Perdata merupakan rancangan undang-undang yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan hukum perdata di pengadilan. RUU ini mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah upaya pemerintah untuk memperbarui dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang narkotika yang berlaku. Revisi ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan baru terkait peredaran, penyalahgunaan, dan penanganan narkotika di Indonesia.

Dengan berakhirnya masa persidangan DPR RI 2019-2024, perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi Anggota DPR RI periode selanjutnya untuk menyelesaikan pembahasan yang tertunda dan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dan keamanan masyarakat. •ssb/aha