PARLEMENTARIA, Balikpapan – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Semester I-2024 bertema “Optimalisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI”. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa rapat kerja tersebut memiliki peran yang sangat strategis bagi kesetjenan DPR untuk memastikan target kinerja anggaran yang sudah disepakati bersama berjalan dengan optimal.

Ia pun mengapresiasi kinerja jajarannya dalam upaya mengoptimalisasi kinerja anggaran Kesetjenan DPR. “Karena dua tahun belakangan ini, DPR sudah berhasil mencapai IKPA yang maksimal, maka dapat penghargaan dari Menteri Keuangan,” ucapnya kepada Parlementaria di sela pertemuan rapat monev DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (5/7/2024).

“Mengingatkan kembali tentang target dari perjanjian kinerja masing-masing unit itu harus diberlakukan sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani”

Diketahui bahwa sejak tahun 2022 Setjen DPR RI masuk dalam nominasi Kementerian/Lembaga dengan kinerja anggaran terbaik. Teranyar, Setjen DPR berhasil meraih dua penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Award 2023 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan yang diraih adalah peringkat ke-III untuk kategori nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pagu besar di atas Rp750 miliar dan peringkat ke-III untuk kategori implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

“Tahun kemarin itu kan (2023) realisasi kita mencapai 96 persen lebih, hampir 97 persen. Bahkan di tahun sebelumnya (2022) 98 persen. Di tahun ini (2024) kita berupaya untuk sebaik-baiknya realisasi itu bisa lebih baik dari tahun lalu, dengan catatan tidak mengurangi kualitas dari kegiatan yang dilakukan,” jelas Indra.

Indra mengingatkan bahwa, capaian kinerja pelaksanaan anggaran Setjen DPR RI pada Semester berikutnya harus di atas 50 persen. Ia menekankan bahwa setiap kepala unit, kepala biro dan kepala pusat harus memastikan bahwa capaian serapan anggaran harus di atas 50 persen.

Atas hal itu ia pun mendorong agar seluruh unit kerja di ke-Setjenan DPR harus berupaya mencari terobosan dan inovasi bagaimana realisasi anggaran dan output-nya juga berkualitas. “Mengingatkan kembali tentang target dari perjanjian kinerja masing-masing unit itu harus diberlakukan sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani,” tutupnya. •srw/rdn