Akses Jalan Masih Jadi Sandungan Operasional Pelabuhan Internasional Kijing
- 0
- 3 min read
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bersama tim saat peninjauan ke Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis (20/6/2024). Foto: Ucha/vel.
PARLEMENTARIA, Mempawah – Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat digadang menjadi pelabuhan terbesar di Kalimantan sekaligus masuk dalam jajaran pelabuhan terbesar di tanah air. Sejak diresmikan pada Agustus 2022 lalu, pelabuhan ini belum juga beroperasi secara optimal lantaran belum adanya akses jalan yang memadai.
“Menurut Pelindo tadi, ini sudah siap baik untuk curah kering, kemudian curah basah kemudian juga untuk peti kemas sudah siap semua. Memang kendala seperti yang kita bahas tadi soal akses, jalan akses menuju ke pelabuhan ini. Sehingga masih dibatasi untuk sementara peti kemas tidak di sini karena keterbatasan lebar jalan ke dan keluar dari Pelabuhan ini ya,” jelas Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di tengah peninjauan ke Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat pada Kamis (20/6/2024).
Ia mendorong Pemerintah untuk segera turun tangan agar pelabuhan tersebut dapat segera beroperasi secara penuh. Dalam rapat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di kawasan Pelabuhan Kijing, sempat disinggung mengenai upaya pelebaran jalan dan wacana pembangunan jalan tol sebagai akses menuju dan dari pelabuhan.
“Kalau persoalan jalan ini belum selesai. Apakah bikin jalan tol atau kita bikin jalannya sudah ada nih diperlebar menjadi sekian jalur pilihannya ada di pemerintah silakan saja. Yang penting sekarang persoalan jalan menuju ke pelabuhan ini segera kita selesaikan,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut usai rapat dengan PT Pelindo, Kementerian Perhubungan dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Selain diproyeksikan menjadi hub bagi lalu lintas barang di Kalimantan, kawasan ini juga disiapkan untuk menjadi kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Saat ini, Pupuk Saraswati menjadi salah satu perusahaan yang telah mendirikan pabrik di kawasan tersebut.
“Tadi disampaikan kepada kami dari 200 hektar lahan yang sudah disiapkan tinggal 60 hektar yang eksisting, berarti ada 140 hektar itu sudah disewa oleh pihak investor. Berarti (ada) daya tarik (bagi) investor untuk menanamkan investasinya di sini. Nanti mereka berproduksi di sini kemudian barangnya bisa dikirim ke seluruh dunia,” jelas Lasarus.
Untuk itu, legislator Dapil Kalimantan Barat II ini berharap adanya langkah konkret pemerintah untuk segera membangun akses jalan Pelabuhan Internasional Kijing. Adapun pelabuhan ini digadang akan menggantikan peran Pelabuhan Dwikora, Pontianak yang memiliki keterbatasan lahan.
“Kita berharap kelengkapan dari pelabuhan ini yaitu soal Jalan akses tadi itu perlu negara hadir di sana untuk mempercepat jalan aksesnya bisa diselesai,” tutup Lasarus.
Berdasarkan laporan pandangan mata, perjalanan dari Kota Pontianak ke Pelabuhan Kijing melalui rute Pantai Utara Kalbar masih didominasi oleh jalan satu lajur untuk masing-masih jalur. Kementerian PUPR melalui dukungan Konektivitas Jalan Nasional telah mengupayakan pelebaran Jalan Nasional menjadi Standar Jalan Nasional dari semula Lebar Jalan 6,00 m menjadi Lebar Jalan 7,50 m di sejumlah ruas seperti Kota Mempawah – Sei Pinyuh dan Jalan Sei Duri – Bts. Kota Mempawah. Selain itu dilakukan juga pekerjaan pembangunan relokasi jalan nasional ruas Sei Duri – Mempawah sepanjang 5,2 km.
Pelabuhan Internasional Kijing berada sekitar 94 km barat laut Pelabuhan Dwikora di Kota Pontianak. Dibangun di tepi Selat Karimata dan berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan, pelabuhan ini dianggap memiliki posisi yang lebih strategis dibanding pelabuhan lama yang mengandalkan jalur sungai. •uc/aha
- Komisi V
- Seputar Isu