PARLEMENTARIA, Bali – Jika disandingkan, hubungan antarmanusia dengan alam kini semakin rumit. Sebagai kebutuhan dasar, air sangat dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi manusia yang secara kuantitas semakin naik signifikan. Di sisi lain, akses terhadap air yang layak dan bersih tidak merata dirasakan oleh seluruh penduduk dunia, termasuk yang berada di Palestina.

Parlemen dinilai harus menyadari sepenuhnya bahwa air bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kesadaran ini tentu selaras dengan hasil Sidang Umum PBB yang mengeluarkan Resolusi Nomor 64/292 yang secara eksplisit mengakui hak atas air dan sanitasi adalah HAM.

Demikian hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon usai Pertemuan Bilateral antara BKSAP DPR RI dengan perwakilan delegasi Parlemen Yunani sekaligus Anggota Eksekutif Inter-Parliamentary Union (IPU) Dionysia-Theodora Avgerinopoulou dalam agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024).

Diketahui, 95 persen penduduk Palestina kini kesulitan mengakses air layak dan bersih. Padahal, berdasarkan rekomendasi kemanusiaan yang diterbitkan oleh WHO, setidaknya pengungsi memerlukan 1.5 liter air per orang setiap hari dalam situasi darurat untuk kebutuhan penting seperti minum, mencuci, dan memasak. 

Namun yang mengejutkan, hanya tersedia sekitar 1,5 hingga 1,8 liter air per orang di Palestina setiap hari untuk dikonsumsi. Angka ini jauh di bawah rekomendasi yang ditetapkan. “Kekurangan (akses air layak dan bersih) di Palestina yang parah ini telah menjadi persoalan hidup dan mati. Sistem pelayanan kesehatan juga kewalahan dengan meningkatnya penyebaran penyakit menular melalui air yang berdampak pada anak-anak sehingga menyebabkan kematian yang tidak bisa dicegah,” ucap Fadli.

Dirinya pun menyayangkan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB tidak terimplementasikan dengan baik di Palestina. Peristiwa ini, ungkapnya, menjadi pengingat yang terang benderang bahwa betapa krusialnya akses air layak dan bersih, tidak hanya sebagai alat untuk bertahan hidup, akan tetapi juga terciptanya keamanan dan perdamaian.

“Perlu diingat bahwa menjamin akses terhadap air bukan hanya soal infrastruktur dan teknologi, namun juga soal kemanusiaan dan keadilan. Saya harap pertemuan ini menjadi ‘turning point’, di mana kita menegaskan kembali komitmen  terhadap hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap individu di planet ini,” pungkasnya. •um/aha