Potensi dan Kebutuhan Infrastruktur Pertanian dan Kelautan NTT Jadi Sorotan
- 0
- 2 min read
Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, saat mengikuti kunjungan kerja di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Senin (29/4/2024). Foto: Skr/Andri.
PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, menyampaikan fokus pada peningkatan infrastruktur pertanian dan kelautan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat kunjungan kerja resses Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat. Menurutnya hal ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut.
Manggarai Barat memiliki potensi besar dalam sektor pangan, terutama beras, tetapi masih memerlukan dukungan lebih lanjut terutama di bidang pengairan. “Dengan infrastruktur pengairan yang memadai, saya yakin luas tanam padi di Manggarai Barat yang mencapai tiga ribu hektar lebih bisa menghasilkan panen hingga tiga atau empat kali setahun. Ini akan menopang kabupaten-kabupaten lain di NTT,” ujar Suhardi, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Senin (29/4/2024).
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sektor perikanan di NTT juga memiliki potensi yang besar namun terkendala infrastruktur pelabuhan pendaratan yang belum memadai. “Ini semua akan kita rampungkan. Kami akan berdiskusi dengan mitra kerja di pemerintahan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang pembangunan berkelanjutan di NTT, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan kelautan yang vital bagi perekonomian lokal.
Selain itu, Suhardi juga menyoroti aspirasi yang disampaikan Bupati Manggarai Barat terkait Taman Nasional Pulau kemodo yang secara otonom berada di wilayah kabupaten tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten.
“Kami sudah merancang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana nanti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibagi antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Hal ini akan membuat pemerintah daerah merasa lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan taman nasional,” terang Suhardi.
“Saya kira ini semua akan kita rampungkan kita diskusikan dengan mitra kerja kita agar bisa pemanfaatan potensi yang ada di satu wilayah itu bisa dimaksimal,” terangnya lagi. •skr/aha
- Komisi IV
- Seputar Isu