PARLEMENTARIA, Jakarta – Dalam rangka komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI meraih 2 (dua) penghargaan dari kategori yang berbeda dalam ajang KPPN Award 2023. Prestasi ini selalu akan menjadi ‘pecut’ bagi Setjen DPR untuk selalu berbenah diri terkait pelaksanaan anggaran.

Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono usai menerima penghargaan KPPN Award 2023 di Aula Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Jatinegara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Penghargaan yang diraih adalah peringkat ke-III untuk kategori nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan pagu besar di atas Rp750 miliar dan peringkat ke-III untuk kategori implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP). 

Menurutnya, kerja ini tidak hanya didukung oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Keuangan saja. Akan tetapi, mewakili Setjen DPR, ia menekankan bahwa peristiwa ini terjadi karena adanya kerja keras yang dilakukan oleh seluruh pegawai Setjen DPR dan stakeholder eksternal pendukung.

“Alhamdulillah, DPR RI mendapatkan dua penghargaan yaitu kategori (implementasi) kartu kredit pemerintah dan satu lagi adalah (kategori) nilai IKPA. (Momen) ini adalah bentuk apresiasi atas seluruh upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh segenap Setjen DPR RI,” ungkap Dono, sapaan akrabnya, kepada Parlementaria.

“(Momen) ini adalah bentuk apresiasi atas seluruh upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh segenap Setjen DPR RI”

Secara rinci, Dono memaparkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Setjen DPR RI demi mendukung terciptanya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparansi dan bertanggung jawab. Di antaranya berupa melakukan konsolidasi internal secara berkala, memaksimalkan pemantauan dan evaluasi dengan aplikasi ‘Digitall DPR’ dan selalu menerapkan agenda ‘jumat bersih-bersih’ untuk menata ulang dan menyelesaikan prioritas kerja.

Walaupun masih terkendala soal Deviasi Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), ucapnya, Setjen DPR akan membuat sejumlah rencana baru agar proyeksi anggaran mendatang bisa dilakukan secara presisi. “Kita selalu optimistis dengan melakukan perbaikan, salah satu yang disoroti masalah Deviasi Halaman III DIPA. Memang, hampir semua Kementerian lembaga punya masalah yang sama. Nah, perlu kita ambil satu kebijakan baru,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta Mei Ling mengapresiasi kinerja Setjen DPR RI yang mengoptimalkan teknologi untuk memperkuat fungsi pemantauan dan evaluasi anggaran melalui ‘Digitall DPR’. Inovasi ini, baginya, harus diterapkan secara konsisten.

Senada, Kepala KPPN Jakarta VII Vicensia Retnasari berharap Setjen DPR RI tetap mengawal dengan ketat pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan mendatang. Ia pun juga mendukung pengoptimalan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi anggaran di lingkungan Setjen DPR RI.

KPPN Awards sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada satuan-satuan kerja mitra KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang dinilai telah berupaya maksimal dalam mengelola keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan serta ketepatan waktu dalam pencapaian target dan realisasi kegiatan. •ts/rdn