Pembangunan Literasi, Legislator Imbau Perpusnas Monitor Pemanfaatan Perpustakaan Per Hari
- 0
- 2 min read
Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes saat mengikuti rapat kerja dengan Plt. Kepala Perpusnas RI Prof. E. Aminudin Aziz di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Foto: Dep/nr.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes mengimbau Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas RI) Prof. E. Aminudin Aziz dan jajaran wajib memonitor peningkatan kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat per hari. Fahmi memandang, gedung-gedung perpustakaan dengan segala macam kelengkapannya yang dibiayai oleh negara harus berujung pada pemanfaatan dalam upaya pembangunan literasi.
Hal itu disampaikan Fahmi saat rapat kerja dengan Plt. Kepala Perpusnas RI Prof. E. Aminudin Aziz dengan agenda realisasi program dan anggaran sampai akhir Desember 2023, tindak lanjut laporan Panja peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan, penyampaian DIPA TA 2024 sesuai amanat RDP 15 November 2023 sebagai bahan persiapan pengawasan dalam pelaksanaan APBN 2024.
“Padahal masalah kemajuan atau pembangunan literasi ini sudah berumur cukup panjang bahkan 70 tahun lebih ketika dulu Presiden Soekarno pertama kali dengan gerakan pemberantasan buta huruf, kita sudah 78 tahun merdeka. Artinya harus terus menerus diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gerakan semesta,” ujar Fahmi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut lebih lanjut menegaskan seluruh pemangku kebijakan harus meningkatkan kolaborasi, koordinasi dan sinergi. Sehingga, tandas Legislator Dapil Jawa Barat V ini, Indonesia dari tahun ke tahun benar-benar terjadi upaya pengembangan literasi.
“Sehingga angkanya tidak kecil seperti yang saya gambarkan, ditempat kami hanya 7.000 penduduk yang memanfaatkan perpustakaan, rata-ratanya seperti itu. Tapi itulah pandangan saya, PR kita dalam konteks kita pembangunan literasi masih luar biasa banyak,” pungkas Fahmi. •pun/aha
- Komisi X
- Seputar Isu