Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Achmad Hafisz Thohir. Foto: Dok/Man.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Achmad Hafisz Thohir, mengaku prihatin akan nasib etnis Rohingya di Myanmar. Dia mendorong agar negara-negara ASEAN bertindak terhadap Myanmar agar kekerasan kepada etnis Rohingnya bisa dihentikan.

“Kita menyaksikan penderitaan dan kekerasan yang dilakukan Junta terhadap etnis Rohingya, padahal suku Rohingya sudah ada di Rakhine sejak tahun 1055 dan sempat jaya di Myanmar,” kata Hafisz dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Namun, dia menyebut era kejayaan Rohingya sudah berakhir. Rezim Myanmar saat ini, kata dia, tidak lagi mengurus mereka, bahkan membunuh dan membantai mereka.

“Bisa saja Myanmar diisolasi dari berbagai forum dunia, embargo senjata, ekonomi dan membekukan paspor dan visa mereka, serta menyeret pelaku genosida di sana ke Mahkamah Internasional untuk diadili”

“Kini Rezim di Myanmar tak lagi urus mereka karena dianggap bukan warga Myanmar sehingga nasib muslim Rohingya semakin tak jelas. Rezim merasa tak ada kewajiban bahkan bertindak semena-mena, represif, melakukan pembunuhan, dibantai, dan diusir. Hak dasar manusia tak lagi mereka peroleh,” ucap Politisi Fraksi PAN ini.

Atas dasar itu lah, Hafisz mendorong agar ASEAN bertindak lebih jauh untuk hentikan Myanmar melakukan kekerasan dan genosida kepada etnis Rohingnya.

“Tak cukup sekadar mengutuk, tapi dunia dan ASEAN harus membuat langkah konkret. Bisa saja Myanmar diisolasi dari berbagai forum dunia, embargo senjata, ekonomi dan membekukan paspor dan visa mereka, serta menyeret pelaku genosida di sana ke Mahkamah Internasional untuk diadili,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI ini. •rdn