Badan Keahlian DPR Gali Penyebab Realisasi Penerimaan Pajak Lampaui Target
- 0
- 2 min read
Kepala BK DPR Inosentius Samsul foto bersama di sela-sela Seminar Nasional bertajuk ‘Outlook Perpajakan 2024’ di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto: Mu/Man.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) berupaya menggali secara mendalam penyebab realisasi penerimaan pajak yang selalu melampaui target. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama lantaran Indonesia berpotensi mengalami ketidakpastian global pada tahun mendatang sehingga berpengaruh pada kinerja APBN 2024.
Sebab itu, PA3KN menggelar Seminar Nasional bertajuk ‘Outlook Perpajakan 2024’ guna menghasilkan rangkaian rekomendasi yang tepat guna sekaligus tepat sasaran. Di mana, rekomendasi-rekomendasi tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Pimpinan dan Anggota DPR untuk membantu memberikan ‘insight’ dalam proses pengambilan keputusan bidang anggaran.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Kepala BK DPR Inosentius Samsul dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Outlook Perpajakan 2024’ di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Ia menilai akan ada faktor dan argumentasi yang dibahas untuk menggali penyebab realisasi penerimaan pajak jarang gagal mencapai target.
“Selama empat tahun terakhir, penerimaan perpajakan terus mengalami peningkatan seiring pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, selama dua tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Apakah hal ini terjadi karena adanya perbaikan kinerja pemungutan pajak, atau hal ini terjadi karena rendahnya target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah?” ungkap Sensi, sapaan akrabnya, saat membuka forum tersebut.
Perlu diketahui, pada tahun 2024, Indonesia akan menghadapi risiko konflik geopolitik, pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi menimbulkan perlambatan ekonomi global, dan volatilitas harga komoditas utama. Secara nasional, tahun 2024, Indonesia akan menggelar Pemilu serentak. Situasi ini, imbuhnya, membuat sejumlah stakeholder berada pada sikap waspada.
“Banyaknya aspek yang berpotensi mempengaruhi kondisi perekonomian nasional tentunya diperlukan sebuah kebijakan perpajakan yang tepat. Maka diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Sensi berharap forum tersebut bisa menghasilkan rekomendasi yang berkualitas bagi negara. Tidak hanya itu saja, ia berharap forum ini menghasilkan gagasan yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian nasional tentunya diperlukan sebuah kebijakan perpajakan yang tepat. •ts/aha