Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Munchen/nr.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung wacana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2024. Kenaikan UMP, tegasnya, adalah keharusan seiring naiknya harga-harga kebutuhan hidup. 

“Jika biaya hidup makin tinggi tapi pendapatan rakyat tidak berubah, tentu akan berdampak pada daya beli dan kesejahteraan rakyat,” kata Netty dalam keterangan kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (21/10/2023).

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa UMP 2024  akan naik karena melihat geliat ekonomi saat ini. “Tidak ada alasan bagi para pihak untuk  menolak kenaikan UMP. Apalagi jika alasannya adalah karena dampak Covid-19. Pemerintah bahkan telah mencabut status pandemi dan ekonomi sudah mulai menggeliat,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Pemerintah, kata Netty, harus mengajak para pekerja dan pengusaha untuk duduk bersama membahas kenaikan UMP 2024.

“Penyusunan UMP harus mengedepan prinsip win win solution, bukan saling mengalahkan atau menang-menangan. Pekerja berhak akan upah yang layak, sementara pengusaha pun  berhak mendapat  keuntungan usaha. Semua memiliki kontribusi dan hak masing-masing. Yang penting saling menenggang dan saling berempati,” bebernya.

Menurut Netty, prinsip keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan harus memastikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan UMP, benar-benar bertujuan untuk membangun kedaulatan ekonomi rakyat.

“Bagaimana rakyat bisa berdaulat jika kehidupan ekonominya terpuruk. Oleh sebab itu,  negara harus adil dan berpihak pada rakyat. Naiknya harga  bahan-bahan pokok harus diimbangi dengan  kenaikan pendapatan rakyat, salah satunya adalah melalui kenaikan UMP,” katanya. •ann/rdn