#Kesejahteraan Rakyat

Wisnu Ajak Hikapindo Kolaborasi Selesaikan Persoalan Stunting di Jateng

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya saat menghadiri silaturahim Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) se-Dapil Jawa Tengah I di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (16/9/2023). Foto: Ist/nr.
Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya saat menghadiri silaturahim Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) se-Dapil Jawa Tengah I di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (16/9/2023). Foto: Ist/nr.

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menghadiri silaturahim Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) se-Dapil Jawa Tengah I yang meliputi Kota dan Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Salatiga. Agenda ini berlangsung di Hotel Candi Indah Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (16/9/2023).

Wisnu mengatakan, kader penyuluh adalah unsur penting yang menentukan sukses atau tidaknya program pemerintah khususnya di bidang sosial-kesehatan. Terlebih, pemerintah dan DPR saat ini tengah berfokus pada salah satu isu proritas nasional, yaitu menekan angka stunting hingga di angka 14 persen pada 2024.

“Kita patut bersyukur bahwa prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24 persen di tahun 2021 menjadi 21 persen di tahun 2022. Namun perlu saya tekankan, data ini tidak boleh hanya dilihat sebagai angka, melainkan tentang bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari masalah tinggi badan yang kurang normal, rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan risiko munculnya penyakit kronis,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Anggota DPR Dapil Jateng I ini menyampaikan, sumber daya yang dimiliki mesti digerakan maksimal. Termasuk kolaborasi pemerintah dan DPR dengan para kader penyuluh guna menyukseskan program pengentasan stunting hingga menyentuh ke akar rumput. 

“Kami di Komisi VIII DPR tengah berjuang mengadvokasi lebih banyak program dari Kemensos seperti bantuan paket nutrisi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai untuk didistribusikan ke masyarakat. Sementara, di bidang legislasi kami tengah menyusun RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang bertujuan memperkuat kemandirian dan ketahanan keluarga dengan menciptakan ibu dan anak yang sehat dan sejahtera,”  jelas Wisnu.

Untuk itu, demikian Wisnu melanjutkan, kami berharap Hikapindo dapat membantu pemerintah dan DPR dalam memastikan program atau kebijakan tersebut bisa diterima oleh masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna. 

“Sementara di akar rumput, kader penyuluh bisa berkolaborasi dengan SDM Pendamping PKH Kemensos untuk memperkaya khazanah, penguatan pencegahan serta penanangan stunting di masyarakat,” tambah Wisnu.

Wisnu juga menyoroti isu kesejahteraan para kader penyuluh. Dia mengakui, kendati peran para kader penyuluh begitu penting dalam menyukseskan penurunan angka stunting, perhatian pemerintah terhadap mereka masih harus ditingkatkan. 

“Untuk itu kami akan mendorong peningkatan kesejahteraan para kader penyuluh salah satunya melalui jalur legislasi. Terdapat dua RUU terkait, yakni RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU Desa yang sedang dan akan dibahas di DPR. Melalui itu, kami akan mendorong agar para unsur masyarakat yang terlibat dalam upaya pembangunan sosial kesehatan masyarakat bisa diberikan insentif yang memadai melalui kebijakan anggaran yang memihak,” tegasnya. •tn/rdn

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *