Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menyoroti beberapa oknum polisi dan anggota keluarganya yang terlibat dalam penyalahgunaan fasilitas seperti kendaraan berlampu merah (Patwal) untuk kepentingan pribadi yang tidak mencerminkan kesahajaan kepolisian sebagai pengayom masyarakat.

“Ini perlu tindakan tegas dari Pak Kapolri terhadap bawahannya, yang tidak bisa membina etika kepada anggota keluarganya. Pendidikan etika itu dasar dalam hidup berprikemanusiaan, sehingga itu masalah yang cukup menyita perhatian,” ucap Gilang dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Seperti diketahui, belakangan ramai di media sosial aksi seorang istri oknum anggota kepolisian yang memanfaatkan pengawalan Patwal Polri untuk keperluan kegiatan hedonistiknya. Video perempuan bernama Luluk Sofiatul Jannah itu ramai dibicarakan karena ia mengajak teman-temannya memamerkan kehidupan mewah dengan mengendarai mobil Alphard dikawal dua mobil patwal Polisi.

Oleh sebab itu, Gilang menekankan Kepolisian perlu melakukan evaluasi internal yang menyeluruh terhadap anggotanya untuk mengidentifikasi oknum-oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan fasilitas dan wewenang.

“Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan fungsi mereka. Penyalahgunaan fasilitas negara dan wewenang pribadi hanya akan merusak kepercayaan masyarakat dan tentunya ini membahayakan hubungan antara kepolisian dan masyarakat,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain itu, Polri juga didorong membuat program pelatihan etika bagi semua anggota kepolisian beserta keluarganya. Gilang mengatakan, hal tersebut akan meningkatkan kesadaran tentang integritas dan tanggung jawab Polisi sebagai pengayom masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang arogan.

“Kepolisian adalah institusi harus menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan peraturan, dan penyalahgunaan wewenang serta fasilitas negara hanya akan merusak citra Polri,” ucapnya.

Gilang juga meminta Polisi tegas terhadap perilaku tidak terpuji anggotanya, sekalipun tidak diketahui oleh publik. Komisi III DPR RI yang merupakan mitra Polri pun disebut akan terus melakukan pengawasan. “Jadi penindakan terhadap arogansi anggota Polri dan keluarganya jangan menunggu viral dulu baru ditindak. Harus ada langkah antisipatif, karena ada regulasinya,” jelas Gilang.

“Berikan penegasan bahwa anggota Polri dan keluarganya tidak boleh bergaya arogan dan menunjukkan gaya hidup mewah karena akan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada institusi Polri sendiri,” tutupnya. •ssb/rdn