Anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang. Foto: Kresno/nr.

Anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang meminta kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan intervensi kepada perguruan tinggi agar mendistribusikan bantuan pendidikan berdasarkan pada asas keadilan. Pasalnya, ia menyayangkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga saat ini belum tersalurkan menyeluruh kepada mahasiswa kurang mampu. 

“Kami mohon dari pihak kementerian (Kemendikbudristek) untuk melakukan intervensi atau minimal (melalui) surat imbauan kepada perguruan tinggi, untuk mengalokasikan daya tampung mahasiswa-mahasiswanya yang kurang mampu,” ungkap Vanda dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makariem RI di Gedung Nusantara I, Senayan,  Jakarta, Kamis (7/9/2023). 

“Bahkan kami telah melakukan pendekatan beberapa tahun terakhir, tetapi setiap kami usulkan dari tahun ke tahun ada beberapa universitas yang memang tidak lolos. Dengan UKT yang tinggi, mereka tidak dapat menerima program KIP Kuliah, karena menurut mereka pagunya tidak sesuai,” imbuhnya. 

Mengetahui isu tersebut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu meminta agar Kemendikbudristek segera menemukan akar dari permasalahan tersebut sekaligus memberikan solusi yang cespleng. Dirinya ingin mahasiswa yang kurang mampu namun memiliki kemauan belajar yang tinggi tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. 

Pada kesempatan yang sama, Vanda menilai bahwa kapasitas pemenuhan kebutuhan digitalisasi harus diperluas dan diperbesar. Berdasarkan laporan yang diterima oleh pihaknya, kebutuhan terhadap TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di sekolah dinilai sangat tinggi. 

Akan tetapi, kebutuhan tersebut, sebutnya, tidak dibarengi oleh dukungan alokasi anggaran sekolah yang memadai. Maka dari itu, ia meminta Pemerintah Indonesia perlu mengakomodir kebutuhan tersebut karena krusial. Salah satunya, TIK dapat membantu untuk memperbaharui data Dapodik. “Kami sekarang menjadi agen penyaluran komputer di sekolah-sekolah, minimal satu sekolah itu ada komputer, untuk kebutuhan mereka meng-update data,” tandas legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. •laz,ts/rdn