#Industri dan Pembangunan

Putu Supadma Dorong PT PGN Berikan Solusi dan Kontribusi Menuju Energi Bersih

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana saat mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI di PT PGN Tbk, Provinsi Banten, Rabu (05/07/2023). Foto: Dipa/nr.
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana saat mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI di PT PGN Tbk, Provinsi Banten, Rabu (05/07/2023). Foto: Dipa/nr.

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan bahwa Indonesia harus menuju energi yang lebih bersih (clean energy). Melihat tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, bahwa secara global sudah ada komitmen menuju transisi energi dan mencapai net zero emission di tahun 2050. Karena itu, ia mendorong agar PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dapat berikan solusi dan berkontribusi menuju energi bersih tersebut.

“Dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 ini, PT PGN harus berada di depan. Karena kalo kita lihat, transisi energi sekarang banyak menggunakan fosil fuel untuk battery electric vehicle. Oleh karena itu, kita menunjuk salah satu produk PGN, yaitu gas. Di mana gas ini betul-betul menyumbang emisi yang rendah,” pungkasnya usai melakukan rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI di PT PGN Tbk, Provinsi Banten, Rabu (05/07/2023).

Lanjutnya, ia mendorong PT PGN Tbk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Di sisi lain, diperlukan pula harga pemasok yang sesuai kebutuhan hidup masyarakat. Jika masyarakat ingin mendapatkan harga terendah, maka harus disubsidi juga.

“Tentu tantangan PT PGN dapat penugasan untuk membangun jaringan gas memang mungkin harus dipikirkan secara komprehensif. Melihat penugasan ini tidaklah mudah. Jangan sampai harga pasokan atau subsidi suplai produknya dibiarkan menjadi floating di harga masyarakat,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.

Putu menjelaskan bahwa kontribusi PT PGN untuk menjadikan Indonesia lebih bersih, harus didukung baik dari sisi penganggaran, legislasi maupun pengawasan. “Harus dikoordinasikan dengan beberapa komisi terkait kelengkapannya, seperti Komisi VI, Komisi VII, Komisi XI, dan yang tidak terlupakan dukungan dari Badan Anggaran,” tutupnya. •dip/rdn

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *