Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Farhan/Man.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tingkatkan pengawasan dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Ia mengatakan, pemerintah telah menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Saat ini angka stunting masih tergolong tinggi yang mencapai 21,6 persen pada tahun 2022.
“Saya sependapat bahwa penurunan stunting harus menjadi fokus pengawasan BPKP pada tahun 2024. Dimana, persoalan ini telah mendapat sorotan dari Bapak Presiden, karena penggunaan anggarannya lebih banyak untuk belanja birokrasi, dibandingkan belanja yang menyentuh langsung ke masyarakat, seperti membeli telur, susu, daging, dan sayur. Untuk itu, peran BPKP sangatlah penting untuk mengawasi penanganan stunting ini,” ucap Puteri dalam keterangan tertulis, Senin (3/7/2023).
Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa penurunan stunting menjadi salah satu fokus pengawasan BPKP sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo. Menurutnya, BPKP setiap tahun membuat agenda pengawasan yang mencakup arahan presiden.
Untuk itu, Puteri mengimbau BPKP untuk mengawal penanganan stunting di daerah. Ini tidak terlepas dari data BPKP yang menyebut ada 378 daerah yang penyelesaian kasus stunting-nya tidak sesuai target. Karenanya, Puteri pun meminta BPKP menyampaikan daerah-daerah yang dimaksud.
“Kami, khususnya di Karawang sendiri juga terus berupaya untuk menangani stunting. Dimana, Pemda Karawang telah berhasil menurunkan angka stunting dari 20,6 persen menjadi 14 persen pada 2022, atau sudah lebih rendah dibanding nasional. Bahkan tahun ini, Karawang menargetkan angka stunting turun hingga 8 persen. Makanya dengan capaian ini, apakah Karawang masih termasuk ke dalam 378 daerah tersebut,” tanya Puteri.
Sebelumnya, pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023. Presiden RI Joko Widodo juga menyinggung soal penggunaan anggaran penanganan stunting yang masih tidak tepat sasaran.
“Saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting, cek perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan Rp2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu nggak ada Rp2 miliar,” ujar Presiden.
Puteri juga mengingatkan agar pengawasan BPKP bisa dilakukan secara maksimal. Peran pengawasan BPKP sangatlah krusial supaya belanja APBN, APBD, BUMN bisa menghasilkan manfaat yang konkret dan produktif. •ann/aha