BKSAP DPR Tegas Dukung Penyelesaian Krisis di Myanmar
- Juni 22, 2023
- 0
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat pertemuan dengan ‘UN Special Rapporteur on Human Rights on Myanmar’, Thomas Andrews, di Senayan, Jakarta. Foto: Ist/nr. Ketua Badan Kerja Sama
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat pertemuan dengan ‘UN Special Rapporteur on Human Rights on Myanmar’, Thomas Andrews, di Senayan, Jakarta. Foto: Ist/nr. Ketua Badan Kerja Sama
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan konsistensi selama empat tahun berturut-turut dalam melaksanakan diplomasi parlemen terkait isu krisis kemanusiaan Rohingya sejak 2017. Maka, pada Sidang Umum AIPA 2023 di Jakarta mendatang, BKSAP juga akan mendorong Rancangan Resolusi mengenai Myanmar.
Demikian ditegaskan Fadli dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (20/6/2023) dalam merespon terhadap perkembangan situasi terkini di Myanmar sebagaimana disampaikan saat pertemuan dengan ‘UN Special Rapporteur on Human Rights on Myanmar’, Thomas Andrews, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyampaikan bahwa strategi diplomasi parlemen DPR RI melalui (AIPA) mengalami perubahan, sejak terjadinya kudeta oleh Junta Militer Myanmar. “Kami kemudian menyadari, bahwa kalau kita menginginkan isu kemanusiaan Rohingya segera diselesaikan, maka krisis yang lebih luas di Myanmar harus juga segera dicarikan solusinya,” tegas Fadli.
Lebih jauh, ungkapnya, hal ini sejalan dengan Presidensi DPR RI di AIPA tahun ini bertema ‘Responsive Parliament for Stable and Prosperous ASEAN’. “Bahwa sebagai perwakilan rakyat, parlemen harus semakin responsif terhadap tantangan di kawasan yang memiliki dampak pada masyarakat ASEAN. Ini penting, dalam rangka penguatan AIPA sekaligus mendukung organisasi ASEAN agar semakin relevan,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, perjuangan diplomasi parlemen DPR RI pada Sidang Umum AIPA ke-43 di Kamboja 2022 lalu juga berhasil menggalang dukungan dari parlemen negara-negara ASEAN. Dukungan tersebut secara rinci tertuang dalam bentuk dokumen politik berupa resolusi yang disepakati bersama pada Sidang Umum AIPA yang ke-43 di Phnom Penh Kamboja dengan judul ‘Diplomasi Parlemen untuk Implementasi 5 Poin Konsensus’.
Tak hanya itu, Fadli di hadapan Thomas Andrews selaku Utusan Khusus PBB mengenai Myanmar menyampaikan bahwa dirinya dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI periode lalu pernah mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox Bazaar, Bangladesh. Kunjungan tersebut, merupakan bentuk dukungan moril masyarakat Indonesia bagi pengungsi Rohingya.
Merespon hal itu, Thomas Andrews mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BKSAP melalui diplomasi parlemen di AIPA. Menurutnya, parlemen melalui jaringan yang dimiliki di level regional maupun internasional memiliki peran strategis untuk turut andil dalam upaya menemukan solusi bagi krisis di Myanmar.
Thomas Andrews juga menerima usulan BKSAP untuk melobi negara-negara anggota OKI agar dapat berkontribusi memberikan bantuan bagi masyarakat Myanmar yang terkena dampak krisis melalui badan-badan PBB. Turut hadir Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta serta Anggota DPR RI Mercy Barends (Fraksi PDI-P), Puteri Komarudin dan Ravindra Hartanto (Fraksi Golkar) dan Jazuli Juwaini (Fraksi PKS). •pun/aha