#Politik dan Keamanan

WAIPA Dorong Parlemen yang Responsif Terhadap Gender

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat Sidang WAIPA di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/6/2023). Foto: Agung/Man.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat Sidang WAIPA di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/6/2023). Foto: Agung/Man.

Sidang Komite untuk Perempuan Parlemen ‘ASEAN Inter-Parliamentary Assembly’ (WAIPA) mendorong parlemen seluruh negara di Asia Tenggara untuk responsif gender, atau mengoptimalkan kebijakan yang memperhatikan kesenjangan partisipasi dan akses antara perempuan dan laki-laki. Ketua Sidang WAIPA kali ini, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyebutkan tentunya masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut. 

“Salah satunya adalah perbedaan akses digital dimana kita tahu bahwa menunjangnya infrastruktur digital bagi perempuan itu juga akan membawa dampak yang sangat positif sekaligus mengurangi resiko terhadap kejahatan di dunia siber seperti prostitusi ataupun apa namanya ketimpangan dalam pengaksesan ekonomi,” ujarnya ditemui usai Sidang WAIPA di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/6/2023). 

Adapun melalui sidang ini, para anggota parlemen perempuan di ASEAN sedang sama-sama menyepakati tindakan-tindakan yang bisa dilakukan secara nyata di negara masing-masing. “Bagaimana kita bersama-sama dapat memperbaiki pengambilan keputusan publik yang lebih sensitif terhadap itu gender,” sebut Irine. 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu bilang, parlemen pun memerlukan dukungan masyarakat yang punya sikap resilience alias berdaya tahan dalam memperjuangkan kesetaraan gender itu. Irine juga menilai Indonesia, dengan beberapa produk hukum baru seperti Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sudah mulai mengarah pada responsif terhadap permasalahan gender. 

Sehingga, tak ada salahnya Indonesia punya kesempatan jadi role model dalam mendorong kesadaran gender di masyarakat ASEAN. Dari sisi persentase perempuan di parlemen, menurut Irine, meski bukan yang nomor satu, namun rangking negara ini juga bukan yang berada di paling bawah. 

“Secara konsitusi, Indonesia mengafirmasi peran perempuan di berbagai aspek. Salah satunya partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan publik,” terang Irine. Ia berharap kedepannya melalui WAIPA dapat menciptakan iklim ramah gender di ASEAN dan parlemen mampu mengeluarkan produk-produk hukum yang dibutuhkan masyarakat. 

Sementara itu peran laki-laki juga tak kalah penting, sebagai mitra setara dalam mewujudkan parlemen yang responsif gender. “Diharapkan pula persamaan gender, parlemen yang responsif gender itu bukan hanya slogan tetapi menjadi keseharian dan menjadi nafas kita berjuang,” sebut Irine. •aha

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *