#Non-Isu

Buka Masa Sidang, Puan Maharani Apresiasi Kelancaran Mudik 2023

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, di Ruang Rapat Paripurna, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Foto: Kresno/nr.
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, di Ruang Rapat Paripurna, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Foto: Kresno/nr.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi kinerja pemerintah terkait penyelenggaraan arus mudik dan balik selama musim Lebaran 2023 yang berjalan lancar. Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2022 – 2023.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, TNI, Polri, serta berbagai pekerja sosial yang telah bekerja keras, menjamin kelancaran mudik lebaran tahun ini, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri di daerahnya masing-masing dengan aman, nyaman, dan gembira,” ujar Puan saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, di Ruang Rapat Paripurna, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Selain kelancaran mudik, Puan juga mengapresiasi upaya Pemerintah dalam mengendalikan inflasi, harga, dan ketersediaan pangan selama periode Ramadan dan lebaran. Meskipun kenaikan harga komoditas tetap terjadi, namun masih dalam batas kendali dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Mantan Menko PMK ini juga mengatakan, DPR RI menaruh perhatian terhadap cuaca panas ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, akhir-akhir ini. DPR RI bersama Pemerintah akan melakukan berbagai langkah antisipatif untuk meminimalisasi dampak cuaca ekstrim, seperti penurunan kualitas udara, meningkatnya kondisi kekeringan dan risiko kebakaran hutan, kerusakan infrastruktur, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga menyinggung aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua beberapa waktu terakhir. Puan menegaskan,  Pemerintah harus dapat mencari solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi yang tidak aman dan aksi yang mengancam warga sipil bahkan aksi yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan prajurit TNI maupun warga sipil.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan, pelaksanaan fungsi pengawasan AKD DPR RI akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain, Maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, permasalahan kasus kekerasan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan (Nakes), proses pengangkatan guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M. •ann/rdn

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *