2 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstitusionalitas. Pandangan tersebut disampaikan DPR RI dalam keterangannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai disiplin fiskal perlu tetap dijaga dengan mempertahankan batas defisit APBN maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menegaskan, wacana pelebaran batas defisit di atas 3 persen hingga saat ini baru sebatas wacana dan belum dibahas secara resmi.
