//
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti, saat menyalurkan 10.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).|Foto: Ist/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Sebanyak 10.000 paket sembako disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kegiatan Bakti Sosial Fraksi Partai Gerindra DPR RI Peduli Bencana Gempa NTT di Paroki Sok Rutung, Desa Golo Pongkor.
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar pascabencana, sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap warga yang masih menghadapi dampak bencana.
“Bantuan ini kami harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar pascabencana gempa,” kata Novita dalam keterangannya pada Parlementaria, Senin (28/9/2026).
Menurut Novita, dukungan kepada masyarakat terdampak bencana tidak semestinya berhenti pada penyaluran bantuan logistik saja. Perhatian terhadap warga, kata dia, harus tetap dilanjutkan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. “Kepedulian terhadap korban bencana perlu terus dijaga agar masyarakat tidak merasa menghadapi masa sulit seorang diri,” ucap Novita.
Novita juga menekankan pentingnya solidaritas dan gotong royong selama masyarakat menjalani masa pemulihan. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Novita menyoroti pentingnya percepatan penanganan serta pembangunan kembali fasilitas yang terdampak gempa.
Dikatakannya, proses pemulihan tidak hanya menyangkut bantuan darurat, tetapi juga memastikan sarana yang dibutuhkan masyarakat dapat kembali berfungsi. “Penanganan dan pembangunan perbaikan pascabencana tentunya harus segera dipulihkan,” ucap Novita.
Novita menyebut penyaluran sembako merupakan bagian dari respons awal untuk mengurangi beban warga ketika kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar masih menjadi perhatian. Namun, proses pemulihan dalam jangka panjang membutuhkan koordinasi dan langkah berkelanjutan dari berbagai pihak.
“Untuk itu, proses percepatan pemulihan harus segera diselesaikan. Sehingga, koordinasi antar lembaga penting agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara efektif dan tidak berjalan secara terpisah,” pungkas Legislator Dapil Jawa Tengah VIII tersebut. (bit/we)
