//
Anggota Komisi VII DPR RI, Dina Lorenza Audira.|Foto : Mares/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Dina Lorenza Audira, menyoroti pentingnya keberpihakan ekosistem perfilman nasional terhadap karya-karya daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII bersama asosiasi dan perusahaan perfilman. Rapat tersebut digelar di Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam forum yang membahas pendalaman mekanisme penayangan film ke penyelenggara bioskop di Indonesia itu, Dina menilai distribusi film nasional saat ini masih belum merata, terutama bagi film-film yang mengangkat kearifan lokal di daerah.
Ia mengungkapkan bahwa banyak bioskop di daerah terpaksa tutup karena minimnya jumlah penonton. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak lepas dari kurangnya konten yang relevan dengan masyarakat setempat.
“Di daerah-daerah, banyak bioskop yang tutup karena kurangnya minat penonton. Mungkin salah satu solusinya adalah menghadirkan film-film yang dekat dengan budaya dan cerita lokal masyarakat setempat,” ujar Dina.
Ia mencontohkan potensi daerah seperti Banyuwangi yang memiliki kekayaan budaya dan pariwisata yang dapat diangkat menjadi cerita film. Namun, ia menilai film dengan latar lokal tersebut belum tentu mendapat ruang tayang yang memadai di bioskop, khususnya jika dibandingkan dengan film arus utama dari kota besar.
Karena itu, Dina mempertanyakan kemungkinan adanya kebijakan afirmatif bagi film daerah, seperti kewajiban atau kuota penayangan tertentu di bioskop. “Apakah memungkinkan bioskop memberikan porsi, misalnya dalam bentuk persentase tertentu, agar film-film daerah bisa mendapat kesempatan tayang di wilayahnya sendiri,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan mendorong pertumbuhan industri film lokal, tetapi juga dapat menghidupkan kembali minat masyarakat daerah untuk menonton di bioskop.
Selain itu, Dina juga menyoroti tantangan industri bioskop ke depan di tengah pesatnya perkembangan platform digital. Ia mempertanyakan strategi yang disiapkan oleh pelaku usaha bioskop agar tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat.
“Ke depan, industri ini akan terus berkembang. Pertanyaannya, apa strategi bioskop agar tidak kehilangan relevansinya di tengah gempuran platform digital,” tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Sebagai konteks, industri perfilman Indonesia menunjukkan tren pemulihan pascapandemi. Data dari Badan Perfilman Indonesia mencatat jumlah penonton film nasional pada 2024 telah melampaui 80 juta penonton, mendekati capaian sebelum pandemi. Sementara itu, pertumbuhan layar bioskop masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Di sisi lain, penetrasi platform streaming seperti Netflix dan Disney+ semakin memperketat persaingan, terutama dalam menjangkau penonton di daerah yang akses bioskopnya terbatas.
Komisi VII DPR RI melalui Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional pun terus menggali masukan dari para pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem perfilman yang lebih inklusif, berdaya saing, dan merata di seluruh Indonesia. (ssb/rdn)
