Komisi I: Pentingnya Integrasi Komando Teritorial, Amankan Wilayah di Korem 061

PARLEMENTARIA, Bogor — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menegaskan pentingnya integrasi komando teritorial dalam mendukung efektivitas pengamanan wilayah dan objek vital strategis. Anton menyampaikan bahwa Korem 061/Suryakancana memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, mengingat cakupan wilayahnya yang luas serta keberadaan sejumlah instalasi strategis nasional dan objek VVIP.

Oleh karena itu, integrasi komando teritorial yang didukung oleh kesiapsiagaan operasional dan sinergi lintas satuan dinilai sebagai kebutuhan utama dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

“Komisi I menekankan pentingnya integrasi komando teritorial yang didukung kesiapsiagaan operasional dan sinergi lintas satuan guna menjamin efektivitas pengamanan wilayah, instalasi strategis nasional, serta kegiatan khusus dan penting,” ujar Anton saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Korem 061/Suryakancana, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).

Komisi I DPR RI juga mencatat sejumlah kendala yang dihadapi Korem 061/Suryakancana, khususnya terkait keterbatasan sarana angkut dalam pelaksanaan pengamanan VVIP. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti melalui peningkatan dukungan anggaran serta modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar pelaksanaan tugas pengamanan dapat berjalan secara optimal.

“Keterbatasan sarana angkut dalam pengamanan VVIP perlu menjadi perhatian serius. Komisi I mendorong peningkatan dukungan anggaran serta modernisasi alutsista guna menunjang efektivitas pengamanan objek vital strategis dan tamu kenegaraan,” tegasnya.

Selain itu, Anton menekankan pentingnya optimalisasi peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung tombak TNI di wilayah. Babinsa dinilai memiliki posisi strategis dalam melakukan deteksi dini terhadap perkembangan situasi keamanan, potensi konflik sosial, serta berbagai bentuk kerawanan di tengah masyarakat.

“Peran Babinsa harus terus diperkuat dan dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam melakukan deteksi dini terhadap dinamika dan potensi ancaman di lingkungan masyarakat,” jelas Anton.

Komisi I DPR RI juga menilai perlunya penyesuaian struktur organisasi teritorial di wilayah Bogor. Dalam rapat tersebut, Komisi I mendorong peningkatan status Kodim 0621/Kabupaten Bogor dari tipe B menjadi tipe A dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta keberadaan instalasi dan kegiatan VVIP yang memerlukan dukungan pengamanan berlapis.

“Dengan kompleksitas wilayah, kepadatan penduduk, serta keberadaan instalasi dan kegiatan VVIP, peningkatan status Kodim 0621/Kabupaten Bogor menjadi tipe A dinilai relevan untuk memperkuat efektivitas komando dan pengendalian pengamanan wilayah,” tutup Anton. •mun/aha