Tim Panja RUU Sisdiknas Serap Aspirasi di Politeknik Negeri Batam, Pertegas Mandatory Spending 20 Persen

PARLEMENTARIA, Batam – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memimpin kunjungan kerja Panja RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ke Politeknik Negeri Batam. Hal ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penyerapan aspirasi dan masukan dalam proses Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dalam pertemuan, mengemuka sejumlah isu strategis, di antaranya perlunya kejelasan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, agar kebijakan yang diterapkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. 

“Banyak yang menyampaikan aspirasinya yaitu terkait anggaran pendidikan harus jelas tercantum bahwa amanat konstitusi itu 20 persen tidak multitafsir. Jadi, harus diperjelas dalam pasal yang direvisi tersebut,” katanya saat diwawancarai Parlementaria di Kota Batam, Kepulauan, Riau, Kamis (6/11/2025). 

Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dari pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi bahan berharga dalam penyempurnaan RUU Sisdiknas, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar futuristik, adaptif, inklusif, dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan nasional, baik di masa kini maupun di masa mendatang.

Kunjungan ini diterima oleh Direktur Politeknik Negeri Batam beserta jajaran, dihadiri pula perwakilan LLDikti Wilayah XVII, para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan swasta, Politeknik, Sekolah Tinggi, asosiasi dosen, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Provinsi Kepulauan Riau. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan mengatakan bahwa pihaknya bersyukur telah diberikan ruang untuk memberikan aspirasi untuk Sisdiknas agar ke depannya menjadi komprehensif dan relevan. 

“Kami juga sangat berharap ada bentuk universitas yang tidak hanya akademik tapi juga ke arah vokasi atau dengan kata lain, sains terapan. Selain itu, terkait anggaran pendidikan harus diberikan keleluasaan apa yang menjadi kebutuhan wilayahnya jadi jangan diseragamkan secara nasional,” tutupnya. •cas/rdn