//
Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, bersama Jamaluddin Idham, meninjau calon lokasi pembangunan Kolam Labuh dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pidie, Aceh. Foto: Ist/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, meninjau calon lokasi pembangunan Kolam Labuh dan Kampung Nelayan Merah Putih bersama Jamaluddin Idham, Anggota Komisi XII DPR RI asal Aceh. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Aceh.
Dalam kesempatan itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini Perjuangkan tiga indikator utama untuk mewujudkan keberhasilan kampung nelayan. Indikator itu yakni: peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan, kebersihan lingkungan pesisir, serta keberlanjutan usaha perikanan.
“Kalau tiga hal ini tercapai, maka pembangunan kampung nelayan bisa kita katakan berhasil dan layak jadi model nasional,” tegasnya dalam rilis yang dikutip Parlementaria, Rabu (5/11/2025). Dalam kegiatan itu, hadir Bupati Pidie Sarjani Abdullah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie, Safrizal. Diketahui, rombongan DPR RI kunjungan ini menyasar tiga titik strategis: Gampong Kuala Pidie (Kecamatan Kota Sigli), Gampong Jeumeurang (Kecamatan Kembang Tanjong), dan Gampong Pasi Beurandeh (Kecamatan Batee).
Lokasi ini diusulkan sebagai pusat pengembangan fasilitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan. “Kalau kampung nelayan maju, peluangnya besar,” ujar Rokhmin.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, Program Kampung Nelayan Merah Putih, yang digagas sebagai bagian dari strategi nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi simbol komitmen negara dalam membangun masa depan masyarakat pesisir. Dari Pidie, semangat merah putih kembali berkibar di garis pantai Nusantara.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie, Safrizal, menegaskan bahwa pembangunan kolam labuh di wilayah pesisir Pidie akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Fasilitas ini dirancang untuk berfungsi layaknya pelabuhan rakyat, memudahkan kapal nelayan bersandar dan menurunkan hasil tangkapan secara efisien.
“Dengan adanya kolam labuh, kapal nelayan dapat lebih mudah bersandar sehingga proses bongkar muat hasil tangkapan menjadi lebih efisien,” ujar Safrizal saat mendampingi kunjungan kerja anggota DPR RI.
Lebih dari sekadar fasilitas sandar, kolam labuh ini diharapkan membuka konektivitas antar pelabuhan kecil di kawasan pesisir, memperlancar distribusi hasil laut, dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat. “Kami melihat peluang besar jika kolam labuh ini dikembangkan menjadi pelabuhan rakyat,” tambahnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie, Safrizal juga mengungkapkan bahwa perencanaan teknis program tersebut sedang dibahas di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan harapan pembangunan dan peresmiannya dapat segera terealisasi. Pemerintah Kabupaten Pidie menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program strategis nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.
“Kami berharap program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat nelayan Pidie, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja baru,” tutupnya. •hal/aha
