//
PARLEMENTARIA, Gorontalo – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyoroti lambannya langkah pemerintah pusat dalam memberikan dukungan konkret terhadap krisis tenaga kesehatan dan keterbatasan fasilitas rumah sakit rujukan di Gorontalo. Menurutnya, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
“Rumah sakit rujukan di Gorontalo butuh peralatan lengkap agar mampu melayani pasien dengan optimal. Ini harus diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan. Tanpa itu, pelayanan kesehatan akan tertinggal jauh,” tegas Putih Sari saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Gorontalo, Selasa (11/08).
Dari hasil pertemuan dengan Gubernur Gorontalo, terungkap bahwa kesejahteraan tenaga kesehatan sudah menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, secara kuantitas, jumlah SDM kesehatan sangat minim, terutama di Puskesmas. Kondisi ini menghambat jalannya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dari pemerintah pusat yang seharusnya memberikan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Kami menemukan masalah mendasar, daerah siap memberi perhatian pada kesejahteraan tenaga medis, tetapi kekurangan SDM tidak akan terselesaikan tanpa campur tangan pusat, terutama soal penugasan dokter dan dokter spesialis. Ini tanggung jawab pemerintah pusat, bukan daerah semata,” ujarnya.
Putih Sari mendesak agar pemerintah pusat mempercepat penyaluran program pendidikan kedokteran dan spesialis untuk putra-putri Gorontalo, sebagai strategi jangka panjang mengatasi krisis tenaga medis. Ia menegaskan, Komisi IX akan mengawal hal ini dalam pembahasan program dan anggaran kementerian mitra, serta memastikan kebijakan pusat tidak hanya berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. •gys/aha
