//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati menyoroti persoalan pelik harga gabah dan beras nasional dalam agenda Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2025). Mengetahui adanya kenaikan harga gabah yang kini mencapai Rp7.500 per kilogram di tingkat petani, ia mengingatkan pemerintah soal disparitas dengan harga beras eceran yang terus merangkak naik.
“Tadi, Pak Menteri menyampaikan Bulog bisa menyerap 2 juta ton dari petani dan kita punya stok 4 juta ton. Saya senang sekali sebagai petani, karena harga gabah Rp7.500 itu bagus,” ujar Sadarestuwati.
Meski demikian, Sadarestuwati menggarisbawahi masalah struktural antara harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat petani dan harga eceran tertinggi (HET) beras di pasaran yang ditetapkan sebesar Rp12.500. Menurutnya, dengan rendemen (hasil penggilingan gabah menjadi beras) yang seringkali di bawah 50 persen membuat harga beras di pasaran sulit untuk menyesuaikan HET tersebut.
“Kalau kita hitung-hitungan, Pak Menteri, dari Rp7.500 itu rendemennya musim hujan bisa Rp50.000 saja sudah bagus sekali. Bahkan sering di bawah itu. Jadi, kalau jual di atas Rp12.500, pedagang justru terancam pidana sesuai perpres,” paparnya.
Sadarestuwati pun mencontohkan kondisi nyata di lapangan. Saat ini harga beras standar di pasar sudah tembus Rp15.000 per kilogram. “Itu hitungannya sudah bodoh-bodohan saja Rp15.000. Belum masuk ongkos jemur, tenaga kerja, angkut. Jadi memang harus ada koreksi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mendesak agar Bulog tidak hanya menjadikan beras hasil serapan petani sebagai stok semata, melainkan segera mendistribusikannya ke pasar untuk menstabilkan harga. “Kalau hanya dijadikan stok, bahan baku di pasar berkurang, otomatis harga naik. Ini yang harus diantisipasi,” tuturnya.
Dirinya pun berharap pemerintah bersama Presiden bisa segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan HPP dan HET, termasuk meninjau ulang harga beras di tingkat pasar agar mencerminkan kondisi riil produksi. Terakhir, terkait rencana tambahan penugasan Bulog untuk menyerap gabah sebanyak 1,4 juta ton, ia meminta pemerintah memastikan anggarannya tersedia agar petani tidak hanya digantungkan pada harapan.
“Apakah anggarannya sudah benar-benar ada atau masih dicari-cari? Ini penting supaya petani bisa mendapatkan kepastian,” tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. •um/rdn
