//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlunya peningkatan kinerja lifting minyak dan gas bumi nasional serta percepatan reformasi regulasi sektor hulu energi demi mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional menjadi sorotan utama Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian. Terlebih, Presiden sempat memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM dan jajaran, termasuk SKK Migas dan Dirjen Migas, atas peningkatan kinerja sektor migas. Namun, menurutnya, apresiasi tersebut harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih progresif dalam mencapai target lifting nasional ke depan.
“Tetapi sudah saya lihat sekarang di sini bahwa proyeksi atau target untuk 2026 berkisar di 600 ke 610. Jadi saya mengharapkan agar Kementerian ESDM dan SKK Migas kerja keras agar bisa meningkat dari 610 ribu barel per hari lifting ini, jadi apapun caranya,” ujar Ramson saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, BPH Migas, dan Direktur Utama Pertamina, yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Lebih lanjut, Ramson menyayangkan kendala birokrasi yang masih berbelit dalam proses eksplorasi migas, termasuk di Pertamina yang notabene menyumbang lebih dari 60% lifting minyak nasional. “Di Pertamina yang sekitar 60% lifting minyak kita dari Pertamina, untuk eksplorasi birokrasinya juga masih panjang. Sudah diketemukan data cadangan minyak, tetapi untuk kalau mulai mau eksplorasi, itu sampai mulai dan baru ada seismiknya itu lama prosesnya, bisa 2 tahun coba,” tandasnya.
Untuk itu, Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut mendorong revisi terhadap UU Migas agar hambatan regulasi dan birokrasi dapat disederhanakan. Menurut Ramson, inisiatif revisi UU Migas sebaiknya berasal dari Pemerintah agar lebih sesuai dengan visi Presiden.
Ramson juga menegaskan bahwa revisi regulasi ini harus menyasar percepatan proses eksplorasi dan produksi migas, serta mendukung peningkatan lifting secara nyata dalam lima tahun ke depan. Ia mengusulkan agar Menteri ESDM menjadi leading sector dalam pengajuan RUU Migas yang baru.
“Jadi mesti lembur juga ini dari Pemerintah untuk mengajukan RUU Migas kepada DPR RI. Kalau nanti, karena sudah sejak 2012, sejak ada keputusan MK, belum jadi direvisi ini Undang-Undang Migas. Jadi lebih bagus dari pemerintah supaya menyesuaikan dan minta arahan Bapak Presiden sesuai dengan visi Beliau, jadi dijabarkan langsung,” tutur Ramson.
Di sisi lain, Ramson juga meminta perhatian terhadap peningkatan volume subsidi dan distribusi LPG bagi masyarakat kecil. Ia mengusulkan agar volume LPG tahun 2026 bisa ditingkatkan menjadi sekitar 8,5 hingga 8,6 juta metrik ton, mengingat tingginya permintaan di lapangan terlebih fakta bahwa permintaan dari masyarakat kecil masih banyak.
“Silakan dari Kementerian ESDM mengevaluasi, tapi lebih objektif Pak Dirjen Migas, artinya betul-betul tahu situasi lapangan. Karena ini kepentingan rakyat kecil. apalagi Bapak Presiden sangat konsen terhadap kepentingan rakyat kecil,” pungkas Ramson mengakhiri pendapatnya. •pun/aha
