//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan sanksi tegas terhadap penyedia makanan yang terbukti melanggar standar keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam program Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG). Ia menegaskan, jika pelanggaran terus berulang maka tindakan keras mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan anak-anak penerima manfaat program.
“Saya menilai sudah saatnya diterapkan mekanisme punishment yang tegas terhadap penyedia SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan, apalagi jika pelanggaran tersebut berulang. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa, (6/5/2025).
Menurut Nurhadi, pelanggaran terhadap standar keamanan pangan bukan hanya soal teknis, melainkan menyangkut kepercayaan publik. Ia meminta BGN berani mengevaluasi dan menerapkan sanksi terhadap mitra penyedia MBG yang indisipliner.
“Jangan sampai program pemerintah yang niatnya baik justru merugikan anak-anak karena lemahnya pengawasan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
“BGN harus berani mengevaluasi dan menghentikan kerja sama dengan mitra yang tidak patuh,” lanjut Nurhadi.
Nurhadi pun mendorong BGN untuk membentuk unit pengawasan khusus yang secara berkala mengevaluasi kinerja penyedia, termasuk membuka kanal pengaduan publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi kualitas pangan yang disalurkan.
Usulan ini juga disampaikan Nurhadi dalam rapat kerja bersama BGN di Gedung DPR RI, di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
“Transparansi dan ketegasan akan memperkuat kredibilitas BGN dan menjamin keberlanjutan program SPPG secara nasional,” katanya.
Di sisi lain, Nurhadi memberikan apresiasi atas langkah sigap BGN dalam menangani berbagai persoalan terkait program pangan gizi, khususnya insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah.
Menurutnya, respons cepat dan koordinatif dari BGN menjadi bukti bahwa lembaga ini bukan hanya reaktif, melainkan juga adaptif terhadap situasi darurat yang menyangkut keamanan pangan masyarakat.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional atas respon cepat dan langkah sigap dalam menangani insiden keracunan makanan di berbagai daerah. Ini membuktikan bahwa BGN mampu bertindak tepat dalam situasi genting,” ungkap Nurhadi.
Nurhadi juga menyambut baik pembaruan sistem pembayaran kepada mitra penyedia melalui skema virtual account berbasis prinsip at cost. Ia menilai, sistem ini lebih transparan, akuntabel dan efisien. “Tapi jangan sampai sistem yang bagus ini justru tersendat di lapangan karena lemahnya verifikasi,” tutur Legislator dari dapil Jawa Timur VI itu.
Nurhadi pun menyoroti kesiapan sumber daya manusia di BGN dalam menjalankan proses validasi dan verifikasi pembayaran yang semakin kompleks, seiring bertambahnya jumlah dapur SPPG. Ia mempertanyakan rasio petugas verifikator terhadap jumlah dapur aktif, dan menilai pentingnya pengaturan beban kerja yang ideal untuk menjamin akurasi laporan.
“Dengan makin banyaknya dapur SPPG, kita harus tanya, cukup nggak SDM-nya untuk verifikasi? Sekarang satu petugas itu mendampingi berapa dapur? Dan idealnya satu orang itu seharusnya pegang berapa?” tanya Nurhadi.
Berdasarkan data yang dimilikinya, ada lebih dari 1.200 dapur aktif yang sebagian besar dikelola oleh UMKM. Nurhadi pun mendorong BGN untuk tidak terfokus ke penyediaan makanan saja, tapi juga menjadikan program ini sebagai mesin penciptaan kerja, salah satunya dengan merekrut tenaga kerja lokal untuk mengelola kantin dan dapur sekolah.
“BGN jangan hanya pengadaan pangan saja, tapi harus jadi penggerak ekosistem pangan lokal yang kuat dan inklusif,” tuturnya.
Menurut Nurhadi, BGN harus berpikir lebih dari sekadar distribusi makanan tapi juga membangun kemandirian pangan dan ekonomi berbasis komunitas.
“Ini bukan cuma urusan dapur, ini soal pemberdayaan. Kalau warga lokal ikut terlibat, mereka akan merasa program ini milik mereka. Kalau BGN bisa jadi penggerak ekosistem gizi lokal, itu baru luar biasa,” sebut Nurhadi.
Anggota Komisi Kesehatan DPR tersebut pun menilai, pendekatan pengadaan saat ini terlalu sentralistik dan belum sepenuhnya berpihak pada produsen kecil, seperti petani dan pedagang pasar rakyat di sekitar lokasi penerima manfaat program. Menurut Nurhadi, pengadaan bahan pangan seperti beras, sayuran, lauk pauk, hingga bumbu dapur seharusnya diprioritaskan dari sumber lokal, bukan dari grosir besar atau distributor di tingkat kabupaten.
“Kalau semua dibeli dari grosir besar, petani lokal mau dikasih hidup dari mana?” tukasnya.
Nurhadi menambahkan, dengan menyerap hasil pertanian dari kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan pasar rakyat, BGN tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi desa yang lebih sehat. Ia menyebut pendekatan ini sebagai solusi dua sisi, yakni memastikan pangan sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas.
Lebih lanjut, Nurhadi mendorong agar dapur-dapur lokal mitra BGN jug diperkuat kapasitasnya agar mampu mengelola bahan pangan lokal dengan baik, sesuai standar gizi dan higienitas.
“Kita harus dorong dapur-dapur lokal itu naik kelas. Jangan cuma jadi pelaksana, tapi jadi bagian dari rantai nilai ekonomi pangan,” ucap Nurhadi.
“Kalau kita ingin program gizi ini benar-benar berdampak jangka panjang, maka pendekatannya harus membangun rasa memiliki masyarakat. Dan itu dimulai dari memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal,” tutup Nurhadi. •tn/rdn
