//
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar, menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan di Pelabuhan Makassar tidak cukup hanya mengandalkan program tanggung jawab sosial (CSR) dari PT Pelindo. Hal itu ia sampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (9/4/2025), yang salah satunya difokuskan pada evaluasi kinerja PT Pelindo sebagai mitra kerja.
Dalam kunjungan tersebut, Direktur Utama PT Pelindo, Arif Suhartono, memaparkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan program CSR sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan pedagang asongan yang kerap memasuki area kapal secara ilegal, seperti yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.
Namun, Ismail menilai pendekatan CSR belum menyentuh akar masalah. Ia menyebut bahwa keluhan terhadap pengelolaan pelabuhan jauh lebih kompleks dan beragam.
“Kalau tadi Pak Dirut sampaikan bahwa ini akan selesai dengan CSR, rasanya mungkin tidak Pak. Karena sekali lagi yang saya ingin sampaikan bahwa keluhan di Pelindo Makassar itu bukan cuma satu itu Pak,” ujar Ismail kepada Parlementaria.
Ia mencontohkan praktik parkir liar dan maraknya aksi premanisme di sekitar pelabuhan sebagai persoalan yang juga dikeluhkan masyarakat.
“Sehingga bolehlah kiranya kalau saya berkesimpulan, memang tidak ada upaya yang sekiranya dilakukan selama ini, untuk berhasil mendorong treatment yang menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Menurutnya, pengelolaan pelabuhan tidak bisa hanya berfokus pada aspek penumpang, namun juga harus membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan, termasuk dalam penguatan kemitraan lokal di sekitar pelabuhan.
“Entah didorong dalam bentuk apapun, silakan Pak Dirut coba pikirkan,” imbuhnya.
Ismail juga menyampaikan rencananya untuk menyampaikan keluhan masyarakat secara lebih rinci kepada PT Pelindo, termasuk kemungkinan untuk melakukan inspeksi langsung ke lapangan.
“Bahkan kalau perlu sekiranya saya akan melakukan inspeksi juga Pak ke sana, karena ini bukan persoalan yang muncul setahun-dua tahun ini. Hampir setiap tahun muncul. Dan ingat Pak, sekarang ini gampang banget Pak orang diviralkan. Ini menjadi tantangan tersendiri sehingga semoga jadi atensi besar untuk Pak Dirut,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen Komisi VI dalam memastikan pelayanan pelabuhan berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan serta keluhan masyarakat. •hal/aha
