//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti strategi Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran pasca efisiensi serta implementasi Tourism 5.0 yang berbasis AI dan digitalisasi. Hal ini Ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata, Rabu (12/2/2025), di Senayan, Jakarta.
“Salah satu program prioritas yang diusung adalah Tourism 5.0, yang berbasis kecerdasan buatan dan digitalisasi. Pertanyaannya, apakah Kementerian Pariwisata telah memiliki big data dan cloud platform tentang integrasi daerah-daerah wisata di Indonesia yang sedang berjalan saat ini?” ujar Novita.
Selain itu, legislator dapil Jawa Timur VII itu mempertanyakan strategi kementerian dalam memastikan kebijakan pariwisata dapat diterapkan secara efektif hingga tingkat desa. “Kita tau pak, bahwa sektor perhubungan dan infrastruktur ini sangat mendorong kemajuan sektor pariwisata, namun dengan anggaran yang ada, bagaimana strategi Kementerian Pariwisata dalam menciptakan dynamic governance hingga ke tingkat desa agar pengelolaan pariwisata tetap dapat berjalan meskipun ada efisiensi anggaran?” tambahnya.
Terkait infrastruktur pendukung pariwisata, politisi fraksi PDI-Perjuangan itu juga meminta kejelasan mengenai alokasi anggaran tahun 2025 pasca efisiensi yang dilakukan. “Anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 ini masuk dalam rencana kerja yang mana setelah adanya efisiensi? Apakah tidak dijelaskan bagaimana mekanisme kolaborasi dengan sektor sektor terkait tentang pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata daerah? Karena jika targetnya adalah menjadi destinasi ditingkat global, bagaimana kita siap jika akses jalan belum memadai?” tegasnya.
Dengan efisiensi anggaran yang dilakukan, Novita Hardini menekankan pentingnya strategi yang matang agar kementerian pariwisata tidak memangkas sektor-sektor penting pembangunan yang memiliki multiplier effect menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya. •bia/aha
