//
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, bersama tim usai pertemuan dengan PTRI di Jenewa, Swiss. Foto: Ist/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mendorong Swiss agar segera mengadakan Konferensi untuk Palestina terkait Konvensi Jenewa ke-4. Hal itu lantaran Swiss merupakan Negara Depositary yang diberikan mandat untuk bertindak atas nama High Contracting Parties Hukum Humaniter Internasional.
Dorongan tersebut merupakan bentuk dukungan BKSAP terhadap upaya Perwakilan Tetap RI (PTRI) di Jenewa, yang sedang berjuang agar Konvensi Jenewa ke-4 dapat diterapkan untuk Palestina. Hal ini disampaikan Mardani saat BKSAP DPR RI melakukan pertemuan dengan PTRI di Jenewa, Swiss, Kamis (12/2/2024).
Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, diketahui bahwa pembahasan mengenai Palestina menjadi salah satu substansi yang didiskusikan pada pertemuan antara BKSAP dengan PTRI. Konvensi Jenewa ke-4 sendiri merujuk pada larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Konvensi itu juga mengharuskan Israel sebagai negara yang melakukan pendudukan untuk melindungi masyarakat sipil. Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa upaya PTRI tersebut penting, sebagai bagian dari upaya Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional.
“Sebagai pelaksana diplomasi parlemen, BKSAP konsisten mendukung diplomasi Indonesia untuk Palestina. Kami juga akan menguatkan diplomasi negara yang dijalankan oleh eksekutif, melalui jalur diplomasi parlemen di organisasi-organisasi internasional, dimana DPR menjadi anggota, khususnya yang terkait dengan kepentingan nasional strategis Indonesia,” ujar Mardani.
Pertemuan BKSAP dengan PTRI dilaksanakan sebagai bagian dari agenda penguatan diplomasi parlemen DPR RI untuk periode 2024-2029, khususnya dalam rangka merealisasikan diplomasi parlemen yang berdaya, berdampak, dan berpengaruh. Isu Palestina akan kembali menjadi fokus BKSAP di forum internasional, khususnya yang menekankan pada batas wilayah, hak untuk kembali bagi rakyat Palestina, status pengungsi dan akses ke air bersih.
Pada pertemuan tersebut, Wakil Tetap RI di PBB dan organisasi internasional, Febyan Ruddyard memberikan sejumlah masukan dan informasi terkini terkait dengan diplomasi Indonesia. Salah satu masukan yang diberikan adalah perlunya BKSAP untuk hadir lebih rutin, dalam sidang-sidang internasional, untuk turut mengawal isu sejak tahap negosiasi dan menangkap sentimen parlemen negara lain terhadap isu tersebut.
Pertemuan BKSAP dengan PTRI juga dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP Hussein Fadluloh (Fraksi Partai Gerindra) dan Bramantyo Suwondo (Fraksi Partai Demokrat), serta Anggota BKSAP DPR RI, yaitu Trinovi Khairani (Fraksi Partai Golkar), Amelia Anggraini (Fraksi Partai NasDem), Syahrul Aidi Maazat (Fraksi PKS), Hilarry Brigitta Lasut (Fraksi Partai Demokrat) serta Surya Utama (Fraksi PAN). •bia/rdn
